Sejarah Kota Padang (50): Dahlan Abdullah, Sekretaris Sumatra Sepakat di Utrecht 1917; Seorang Guru yang Jadi Wali Kota Batavia

shape image

Sejarah Kota Padang (50): Dahlan Abdullah, Sekretaris Sumatra Sepakat di Utrecht 1917; Seorang Guru yang Jadi Wali Kota Batavia

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Dahlan Abdoellah adalah seorang pribumi yg terus maju. Dahlan Abdoellah memulai karir menjadi pengajar, seseorang yg gigih yg bisa disejajarkan memakai tokoh-tokoh guru lainnya yang berjuang sejak era kebangkitan bangsa sampai tercapainya kemerdekaan Indonesia.



Dahlan Abdoellah
Dahlan Abdoellah seangkatan dengan Tan Malaka di Kweekschool Fort de Kock. Uniknya, kedua guru ini sama-sama melanjutkan studi ke negeri Belanda. Visi dua guru ini tak lepas dari visi Soetan Casajangan, seorang guru yang melanjutkan studi ke negeri Belanda tahun 1905. Dalam perjalanannya, antara Dahlan Abdoellah dan Tan Malaka memilih arah jalan yang berbeda tetapi menuju tujuan yang sama: kemerdekaan bangsa Indonesia. Dahlan Abdoellah di tanah air bergabung dengan Sumatranen Bond dan mengikuti langkah Parada Harahap di PPPKI. Dahlan Abdoellah kemudian terjun ikut berparlemen di dewan kota (gemeenteraad) seperti yang sudah dilakukan Radja Goenoeng di Medan, MH Thamrin di Batavia, Abdoel Hakim Nasution di Padang, RA Admadinata di Bandoeng dan Radjamin Nasution di Soerabaja. Diantara mereka yang pernah menjadi wakil wali kota (bergemeester) adalah MH Thamrin di Gemeente Batavia dan Abdoel Hakim Nasution di Gemeente Padang. Kelak, di era pendudukan Jepang, Dahlan Abdoellah menjadi wali kota di Batavia dan Radjamin Nasution menjadi Wali Kota di Soerabaja (karena hanya di dua kota ini yang diangkat wali kota).



Bagaimana perjalanan Dahlan Abdoellah tentu saja sangat menarik untuk diketahui. Sangat penting bagi generasi muda di zaman now ini untuk melihat kembali kiprah para pendahulu seperti Dahlan Abdoellah yang dapat dijadikan sebagai inspirasi. Mari kita telusuri dari awal karirnya.


Artikel ini dibuat panjang lebar secara kontekstual supaya memudahkan mendapatkan uraian yang komprehensif bagaimana Dahlan Abdoellah mengawali kiprahnya dan bagaimana akhir perjalanannya di dalam empat era yang berbeda: era kolonial Belanda, era pendudukan Jepang, era proklamasi dan perang kemerdekaan serta era pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Dengan pendekatan kontekstual dimungkinkan untuk melihat relasi Dahlan Abdoellah dengan pendahulu dan penerusnya yang memiliki visi nasional. Untuk studi sejarah nasional, pengujian terhadap relasi itu lebih penting dari hanya sekadar mendeskripsikan event atau figur yang terpisah-pisah. Dengan pendekatan analisis kontekstual (relasi) dengan sendirinya setiap event atau figur menjadi dapat dipahami (terjelaskan). Dalam hubungan ini, sebagai bagian dari upaya pejuangan nasional (persatuan dan kemerdekaan), sosok Dahlan Abdoellah akan sendirinya tampak menjadi bagian tidak terpisahkan dari barisan tokoh-tokoh nasional yang terdapat di berbagai tempat di Indonesia. Seperti kata pepatah: Semua tidak lahir secara tiba-tiba, tidak ada yang hadir sendiri. Sebagaimana artikel-artikel lainnya di dalam blog ini, sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman. Sumber buku dan majalah hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena buku dan majalah pada dasarnya juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari ‘sumber primer’. Adakalanya informasi yang terdapat dalam buku dan majalah sudah ‘masuk angin’. Dalam hal ini tidak semua sumber primer disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel yang lain dalam blog ini. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.

Indisch Vereeniging, 1908 dan Sumatra Sepakat, 1917

Soetan Casajangan pulang ke tanah air pada bulan Juli 1913. Soetan Casajangan guru berlisensi Eropa langsung ditempatkan di Fort de Kock. Surat penempatannya (resolutie van den minister van kolonien) di Fort de Kock sudah keluar pada bulan April (De Preanger-bode, 19-04-1913). Seorang guru, alumni Kweekschool Fort de Kock, Dahlan Abdoellah berangkat studi ke Belanda pada bulan Oktober 1913.




Buku Soetan Casajangan, 1913
Soetan Casajangan dan Dahlan Abdoellah tentu saja banyak berdiskusi di Fort de Kock. Dahlan Abdoellah saat itu, sedang bersiap-siap untuk berangkat studi ke Belanda. Dahlan Abdoellah adalah alumni Kweekschool Fort de Kock. Dahlan Abdoellah sendiri yang telah menjadi guru di Soeliki, telah mengajukan pengunduruan diri dan berlaku pada tanggal 16 Juli 1912 (De Preanger-bode, 05-10-1912). Sementara Radjioen Harahap gelar Soetan Casajangan, alumni Kweekschool Padang Sidempoean tahun 1887, setelah mengabdi cukup lama menjadi guru, berangkat studi ke Belanda tahun 1905. Pada tahun 1908 di Leiden Soetan Casajangan menggagas pendirian organisasi mahasiswa Indonesia yang diberi nama Indisch Vereeniging yang secara aklamasi Soetan Casajangan menjadi Presiden. Soetan Casajangan lulus kuliah dengan sertifikat guru Eropa tahun 1911. Sebelum pulang ke tanah air Soetan Casajangan menerbitkan buku berjudul 'Indische Toestanden Gezien Door Een Inlander' (negara bagian di Hindia Belanda dilihat oleh penduduk pribumi). Buku ini diterbitkan oleh Percetakan Hollandia-Drukkerij di Barn tahun 1913.



Dahlan Abdoellah tentu saja di Belanda langsung menjadi bagian dari Indisch Vereeniging. Saat itu ketua Indisch Vereeniging adalah Husein Djajanegara. Dahlan Abdoellah tidak sendiri di Belanda, teman-temannya yang asal Sumatra sudah cukup banyak, antara lain Abdoel Firman Siregar gelar Mangaradja Soangkoepon (tiba di Belanda 1910), Todoeng Harahap gelar Soetan Goenoeng Moelia (tiba 1911). Dahlan Abdoellah datang tahun 1913 bersamaan dengan Tan Malaka (lulusan Kweekschool Fort de Kock). Di lain pihak, pada tahun 1913 juga tiba Dr. Sorip Tagor, alumni dan asisten dosen Veeartsen School di Buitenzorg. Mangaradja Soeangkoepon, Soetan Goenoeng Moelia dan Sorip Tagor adalah kelahiran Padang Sidempoean.


Semasa di Belanda, Soetan Casajangan tidak hanya pendiri Indisch Vereeniging, juga adalah tokoh sentral di lingkungan masyarakat Indonesia di Belanda. Soetan Casajangan pernah diundang oleh Vereeniging Moederland en Kolonien (Organisasi para ahli/pakar bangsa Belanda di negeri Belanda dan di Hindia Belanda) untuk berpidato dihadapan para anggotanya. Dalam forum yang diadakan pada tahun 1911, Soetan Casajangan, berdiri dengan sangat percaya diri dengan makalah 18 halaman yang berjudul: 'Verbeterd Inlandsch Onderwijs' (peningkatan pendidikan pribumi): Berikut beberapa petikan penting isi pidatonya.


Geachte Dames en Heeren! (Dear Ladies and Gentlemen).
..saya selalu berpikir tentang pendidikan bangsa saya...cinta saya kepada ibu pertiwa tidak pernah luntur...dalam memenuhi permintaan ini saya sangat senang untuk langsung mengemukakan yang seharusnya..saya ingin bertanya kepada tuan-tuan (yang hadir dalam forum ini). Mengapa produk pendidikan yang indah ini tidak juga berlaku untuk saya dan juga untuk rekan-rekan saya yang berada di negeri kami yang indah. Bukan hanya ribuan, tetapi jutaan dari mereka yang merindukan pendidikan yang lebih tinggi...hak yang sama bagi semua...sesungguhnya dalam berpidato ini ada konflik antara 'coklat' dan 'putih' dalam perasaan saya (melihat ketidakadilan dalam pendidikan pribumi).


Boleh jadi statement Soetan Casajangan yang mempertentangkan ‘coklat’ dan ‘putih’ di antara intelektual Indonesia di Belanda adalah yang pertama. Perasaan itu sudah dikemukakannya secara gamblang di depan publik yang mengindikasikan tidak ada lagi ketakutan dan memulai perjuangan (tentu saja pada ssat itu masih pada level ketidakadilan). Dengan membaca buku yang telah diterbitkannnya, statement ini merupakan kesimpulan. Dalam hal ini Dahlan Abdoellah sudah barang tentu telah membaca buku Soetan Casajangan dan juga makalah yang dibacakan Soetan Casajangan di hadapan pakar Belanda. Oleh karena Dahlan Abdoellah sudah pernah bertemu dengan Soetan Casajangan di Fort de Kock, sudah barang tentu Dahlan Abdoellah dengan sendirinya telah menyimak kiprah Soetan Casajangan yang sejatinya. Upaya menyimak yang dilakukan Dahlan Abdoellah ini, tentu saja juga sudah dilakukan oleh Dr. Sorip Tagor yang sudah pernah bertemu dengan Soetan Casajangan di Batavia/Buitenzorg.




Soetan Casajangan: De Pionier
Sementara kader-kader Soetan Casajangan serius kuliah di Belanda, Soetan Casajangan di Fort de Kock tengah melakukan gebrakan awal. Ini dapat dibaca pada De Preanger-bode, 08-09-1914: ‘ Fort de Kock. Atas prakarsa Mr. RS [Radjioen Soetan] Casajangan Sp [Soripada], pada tanggal 25 Agustus 1914, pertemuan para pemimpin, pejabat, dan warga Fort de Kock dan masyarakat sekitar, societeit Madjoe. RSCSp, sebagai ketua, membuka rapat dan mengadakan ceramah, sehubungan dengan situasi saat ini di Eropa.. inisiator mulai menjelaskan hubungan berbagai ras di Hindia Belanda (baca: Indonesia) khususnya di Sumatra. Lalu dia menceritakan bagaimana dia muncul dengan ide berpikir di Belanda agar dapat memberikan informasi tentang bangsanya untuk menemukan kemajuan  tanah air dan penduduk, betapa sulitnya cara dia berjalan, bagaimana ia belajar di Belanda, berapa banyak persahabatan yang ia alami ada di tangan Belanda, bagaimana setelah studi tuntas harus memilih apakah dia harus tinggal di Belanda demi dirinya sendiri, atau apakah dia akan kembali ke Hindia untuk kepentingan rakyatnya. Dia memutuskan untuk melakukan yang terakhir. Lalu ia menceritakan apa yang telah dia lakukan di Belanda untuk usahanya, meliputi pembicaraan di asosiasi pakar Belanda. Lalu dua asosiasi didirikannya yakni Indisch Vereeniging dan Het Eeuwig Juliana Instituut untuk persatuan dan kemajuan Grooter Nederland. Sebuah buku kecil yang diedit olehnya, dll., Dengan mempertimbangkan segala sesuatu, kesatuan Belanda dan Hindia, yang warganya harus memiliki hak dan kewajiban yang setara. Sebagai penjelasan, ia mengutip sejarah dari zaman sebelumnya... kedatangan orang-orang Hindu, Cina, Arab, Portugis, Inggris dan Belanda dia tinggal di sana untuk waktu yang lama, dia melakukan persahabatan, kejujuran dan tindakan yang baik juga oleh Belanda pada waktu itu terhadap penduduk asli, pembentukan perusahaan dagang..lanjut ia mengatakan bahwa penduduk asli secara bertahap dianggap perusahaan sebagai guru, pemimpin dan penguasa, dan bahkan sebagai ayah dan ibu, bagaimana perusahaan berubah menjadi pemerintah saat ini. Sebagai contoh perbuatan baik Pemerintah, dia menarik lalu lintas, kedamaian dan ketertiban, pertanian, peternakan dan perdagangan, industri, kesehatan, dll. Dia membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan masa lalu. Kemakmuran hari ini adalah karena Pemerintah Paternal. Kepentingan rakyat terkait dengan kepentingan Pemerintah. Mereka yang membela kepentingan Pemerintah membela kepentingan mereka sendiri. Dan kerja sama rakyat dengan Pemerintah adalah kekuatan maksimum untuk mempertahankan Tanah dan Rakyat melawan musuh-musuh asing. Tetapi sekarang muncul pertanyaan bagi pembicara [Soetan Casajangan]: Bagaimana kita bisa membela kepentingan Pemerintah dan kita melawan dunia luar. musuh, jika kita tidak memiliki senjata dan tidak tahu bagaimana menghadapinya? Itulah sebabnya dia mengundang semua masyarakat untuk mengatur Korps Sukarelawan di mana-mana, di bawah arahan Pemerintah, untuk membela Tanah dan Rakyat. Proposal ini diterima dengan sangat antusias. Majelis menyatakan kesediaannya untuk membela negara dengan baik dan darah di bawah arahan Pemerintah. Diputuskan untuk mengatur asosiasi dan permintaan untuk itu akan diserahkan pada hari Sabtu. Pada 29 Agustus permintaan ini ditandatangani oleh kantor pusat. dan kepala, ditawarkan oleh perwakilan dari 3 orang ke Assisten Residen di sini...Namun tujuan dari persatuan ini bukan hanya untuk membentuk korps, tetapi juga untuk mendapatkan perlawanan umum dari rakyat. Siapa yang mengikuti!



Gagasan Soetan Casajangan ini tampak lebih tajam jika dibandingkan dengan visi misi Boedi Oetomo yang semakin dininabobokkan Belanda di Jawa. Soetan Casajangan pada tahun 1908 sendiri pada tahun 1908 membentuk persatuan nasional (Indisch Vereeniging) di Belanda sebagai respon atas berdirinya Boedi Oetomo beberapa bulan sebelumnya (yang bersifat kontranasional dan terbatas di Jawa). Padahal Medan Perdamaian yang didirikan tahun 1900 di Padang oleh Dja Endar Moeda sudah mengusung persatuan nasional dan bahkan Medan Perdamaian telah memberikan bantuan pendidikan di Semarang. Kini, Boedi Oetomo melenggang sendiri, tidak melihat persatuan nasional dan bahkan para pemudanya dan juga sebagian besar mahasiswa yang tergabung dalam Indisch Vereeniging telah berkiblat ke Boedi Oetomo (seiring dengan munculnya anak Boedi Oetomo: Jong Java). Singkat kata: Medan Perdamaian telah digembosi dengan berdirinya Boedi Oetomo dan kini Indisch Vereeniging juga ikut digembosi. Untuk menuju cita-cita nasional, Soetan Casajangan tidak bisa intervensi ke Boedi Oetomo, karena itu, Soetan Casajangan memulai dari nol lagi dengan memprakarsai penduduk Sumatra dengan organisasi Madjoe.


Soetan Casajangan di For de Kock dan Dahlan Abdoellah di Belanda. Soetan Casajangan memulai program aksi di Fort de Kock (1914) dan di Padang Sidempoean (1915). Dahlan Abdoellah lulus ujian Onderwij Hulp Akte pada bulan Juni 1915 (Haagsche courant, 05-06-1915). Tuntutan Soetan Casasajangan tentang perbaikan pendidikan di Hindia dalam forum pertemuan (1911) tampaknya mulai direspon lebih lanjut di Belanda. Pada tahun 1915 di Belanda diadakan kongres pertama Pendidikan Hindia (lihat Algemeen Handelsblad, 24-03-1916). Dalam kongres hampir semua yang hadir orang Belanda. Kongres ini diketuai oleh JH Abendanon. Dalam kongres ini turut hadir junior Soetan Casajangan yakni Dahlan Abdoellah. Inilah perjuangan guru, dari senior yang diturunkan kepada juniornya. Peserta yang juga hadir adalah Raden Mas Suardhy Soejaningrat dan dr. DA Rinkes, penasihat untuk urusan pribumi. Isu yang dibahas dalam kongres ini terkait dengan pengaturan pendidikan di Hindia. Pada bulan Juni 1916, Sorip Tagor lulus ujian kandidat dokter hewan di Rijksveeartsenijschool, Utrecht (lihat Algemeen Handelsblad, 19-06-1916). Kepengurusan Indisch Vereeniging tahun 1916 diketuai oleh Raden Loekman Djajadiningrat. Dalam kepengurusan ini Dahlan Abdoellah duduk sebagai archivaris (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-08-1916).


Organisasi penduduk, Madjoe, di Sumatra telah direvitalisasi di Fort de Kock oleh Soetan Casajangan. Ketertinggalan di Sumatra akan dapat dikejar dengan apa yang telah terjadi di Djawa. Sepeninggal Soetan Casajangan, Indisch Vereeniging sejatinya sudah terkesan mati suri, karena hanya mahasiswa asal Sumatra yang tetap antusias, sementara mahasiswa asal Jawa sudah lebih mementingkan Boedi Oetomo daripada perjuangan (bersama di dalam) Indisch Vereeniging. Apalagi Boedi Oetomo telah disokong habis oleh Sosro Kartono dari Belanda (abang RA Kartni), rekan Soetan Casajangan ketika membangun awal Indisch Vereeniging (untuk ‘melawan’ Boedi Oetomo). Untuk mewujudkan cita-cita nasional, Soetan Casajangan mundur satu langkah, untuk maju kembali, yang dalam hal ini merespon (kembali) Boedi Oetomo yang berlari sendirian, Gerakan Soetan Casajangan di Fort de Kock kemudian disambut oleh mahasiswa asal Sumatra di Belanda dengan mendirikan organisasi Sumatra Sepakat. Organisasi Sumatra Sepakat ini pada level junior menjadi head to head dengan Jong Java (sedangkan pada level senior: Madjoe vs Boedi Oetomo).




Sumatra Sepakat di Utrecht, 1 Januari 1917
Sorip Tagor mempelopori didirikannya ‘Persatoean Anak Sumatra’ di Utrecht, Belanda sebagai wujud perlawanan atas bedirinya Jong Java. Pada tanggal 1 Januari 1917, Sumatra Sepakat resmi didirikan dengan nama ‘Soematra Sepakat’. Dewan terdiri dari Sorip Tagor (sebagai ketua); Dahlan Abdoellah, sebagai sekretaris dan Soetan Goenoeng Moelia sebagai bendahara. (Salah satu) anggota komisaris (benama) Ibrahim Datoek Tan Malaka. Tujuan didirikan organisasi ini untuk meningkatkan tarap hidup penduduk di Sumatra, karena tampak ada kepincangan pembangunan antara Jawa dan Sumatra. Mereka yang tergabung dalam himpunan ini menerbitkan majalah yang akan dikirim ke Sumatra dan mengumpulkan berbagai buku yang akan dikirimkan ke perpustakaan di Padang, Fort de Kock, Sibolga, Padang Sidempoean, Medan. Koeta Radja dan di tempat lain di Soematra  (lihat De Sumatra post, 31-07-1919).



Di tengah gerakan Sumatra ini, Sorip Tagor, Dahlan Abdoellah, Soetan Goenoeng Moelia dan  Tan Malaka harus membagi perhatian untuk membangun Sumatra dan juga untuk menyelesaikan studi. Pada bulan September 1917, Sorip Tagor dipromosikan dari tingkat tiga ke tingkat empat (lihat Algemeen Handelsblad, 23-09-1917). Meski anak-anak Sumatra telah mendirikan Sumatra Sepakat, tetapi visi persatuan nasional Indonesia tetap dipejunjung. Salah satu misi yang dijalankan adalah melangsungkan suatu kongres.


Algemeen Handelsblad, 24-11-1917: ‘Indisch Studentencongres. Kemarin pagi Kongres Mahasiswa Hindia dibuka di Leiden dalam rangka peringatan lustrum ketiga (15 tahun) Asosiasi Mahasiswa-Indologis (Studenten-Indologenvereeniging) yang didirikan pada tahun 1902. Auditorium kecil Universitas sepenuhnya diisi dengan peserta konferensi (yang secara konsisten terdiri dari mahasiswa yang terdaftar di universitas Belanda). Saat ini Masyarakat Hindia adalah; Chineesebc Vereeniging Chungwa Hui; de vereeniging van Indologlsche studenten van het Utreehtsch Studentencorps ‘Van Verre’; de vereeniging Onze Koloniën te Delft; de Studjentenafdeeling van de Vereeniging Oost en West (Leiden); de vereeniging Kcempoelan Tani Djawi (Wageningen); en de onderaf deelingen Tropische Land- en Boschbouw van de Studentcnvcreenlging te Wageningen. Mr. van Mook, presiden serikat membuka pertemuan...(tiba giliran) Dahlan Ahdoellah sebagai pembicara mewakili Indisch Vereeniging: ‘Kami, Indonesiers adalah elemen utama di Belanda, rakyat Hindia, dan karena itu kami memiliki hak untuk memiliki lebih dari sebelumnya dalam pemerintahan nasional. Indisch Vereenigingner lebh tua dari yang lainnya...’. Dahlan Abdoellah mengurai di awal tentang kehidupan awal di Hindia hingga datangnya Belanda.


Dari kongres tersebut, pada intinya, pidato Dahlan Abdoellah mirip dengan pidato Soetan Casajangan pada tahun 1911. Dalam pidato Dahlan Abdoellah, tampaknya Dahlan Abdoellah telah mengganti terminologi ‘coklat vs putih’ yang diapungkan Soetan Casajangan pada tahun 1911 dengan terminologi Indonesier: ‘Wij, Indonesiers vormen in, Nederlandsch Indie het hoofdbestanddeel der bevolking van Indie en als zoodanig hebben wij het recht meer dan tot, dusver aandeel te hebben in het landsbestuur’ (Kami Indonesiers membentuk Hindia Belanda adalah konstituen utama penduduk Hindia dan karena itu kami memiliki hak untuk memiliki lebih dari berpartisipasi dalam pemerintahan nasional).  Ini dengan sendirinya, Dahlan Abdoellah telah melanjutkan perjuangan Soetan Casajangan. Doktrin kesamaan hak, kebebasan, keadilan dan kamajuan telah diterima Dahlan Abdoellah dari Soetan Casajangan di Fort de Kock tahun 1913.


Pada tahun 1907 Dja Endar Moeda dihukum cambuk dan diusir pemerintah dari Padang karena delik pers, lalu hijrah ke Kota Radja (menirikan surat kabar Pembrita Atjeh, 1907) dan kemudian ke Medan (mendirikan Sjarikat Tapanoeli dan surat kabar Pewarta Deli, 1909). Saat berangkat studi ke Belanda tahun 1905, Soetan Casajangan bertemu di Padang. Dja Endar Moeda adalah kakak kelas Soetan Casajangan di Kweekschool Padang Sidempoean. Pada tahun 1908 Soetan Casajangan mendirikan persatuan Hindia (Indisch Vereeniging). Setelah pulang dari Belanda, yang pertama dilakukan oleh Soetan Casajangan adalah untuk menggalangkan persatuan kembali (1914) di Fort de Kock dan sekitarnya dengan mendirikan sarikat Madjoe. Setelah di Fort de Kock, Soetan Casajangan melanjutkan gagasan persatuannya ke Tapanoeli dimana agendanya membentuk Parsadaan Koeria (koeriabond) dan mendirikan surat kabar Poestaha di Padang Sidempoean pada tahun 1915.


Soetan Casajangan pada dasarnya adalah untuk melanjutkan perjuangan Dja Endar Moeda. Untuk memajukan bangsa, Dja Endar Moeda mendirikan Medan Perdamaian di Padang tahun 1900. Pada tahun 1900 juga Dja Endar Moeda menerbitkan majalah bulanan tentang pembangunan yang diberi nama Insulinde. Dalam hal ini terjadi proses penamaan bangsa: Insulinde, Indisch dan Indonesia.


Insulinde adalah nama yang telah dipopulerkan oleh Multatuli untuk menyebut wilayah yang kelak disebut Indonesia. Multatuli adalah nama lain dari Edward Douwes Dekker, Controleur di Natal pada tahun 1842-1843 yang dipecat karena mengadvokasi pendudukan Mandailing dan Angkola karena kebijakan tanam paksa (koffiestelsel). Nama Insulinde muncul dalam buku Multatuli yang berjudul Max Havelaar. Istilah Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1850 oleh peneliti Inggris. Pada tahun 1920 muncul nama Nusantara oleh Dr. Setiabudi. Sebelumnya tiga serangkai (Setiabudi, Tjipto dan Soewardi) mendirikan partai yang disebut Indisch Partij (1912) suatu terminologi yang sama dengan yang digunakan Indisch Vereeniging.

Mahasiswa-mahasiswa asal Sumatra di Djawa khususnya di Batavia juga merasa gerah dengan euforia Jong Java. Boleh jadi, para pengurus Sumatra Sepakat merasa lebih efektif agar di Batavia juga dibentuk ‘Persatoean Anak Sumatra’. Lalu pada Desember 1917 di Batavia didirikan ‘Persatoean Anak Sumatra’ yang diberi nama Jong Sumatranen Bond. Organisasi ini dibentuk yang dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa STOVIA yang berasal dari Sumatra. Jong Sumatranen Bond yang disingkat Jong Sumatra didirikan pada tanggal 8 Desember 1917. Asosiasi pemuda ini lahir dari suatu pemikiran bahwa intensitas (pembangunan) hanya berada di Jawa dan di Sumatra dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Dengan kata lain pemikirannya tidak lain dari pemikiran Sumatra Sepakat yang berada di Belanda. Susunan pengurus Jong Sumatranen di Batavia ini adalah Tengkoe Mansoer sebagai ketua, Abdoel Moenir Nasoetion sebagai wakil ketua, Amir dan Anas sebagai sekretaris serta Marzoeki sebagai bendahara (lihat De Sumatra post, 17-01-1918).

Ada perbedaan penafsiran pada masa ini tentang posisi Sumatranen Bond, Jong Sumatranen Bond dan Sumatra Sepakat. Tiga nama ini terkait dengan Indisch Vereeniging yang dihubungkan dengan Medan Perdamaian, Boedi Oetomo dan Jong Java. Pada saat Medan Perdamaian (organisasi nasional) masih eksis muncul (organisasi kedaerahan) Boedi Oetomo di Batavia yang dimotori Soetomo dkk (Mei 1908). Format Boedi Oetomo ini copy paste dari Medan Perdamaian. Lalu pada bulan Oktober di Leiden, Soetan Casajangan muncul dengan gagasan persatuan nasional (Indisch Vereeniging). Ketika Boedi Otomo telah memiliki anak yang namanya Jong Java, pada tahun 1914 Soetan Casajangan mempelopori kembali persatuan di Sumatra dengan mendirikan di Fort de Kock dan Padang Sidempoean versus Boedi Oetomo di Jawa. Pada Januari 1917 Sorip Tagor dkk merespon semakin menguatnya Jong Java dan pada Desember 1917 diperkuat berdirinya Jong Sumatranen Bond di Batavia yang dimotori mahasiswa-mahasiswa STOVIA. Pada tahun 1918 di Batavia didirikan organisasi Sumatranen Bond dalam kaitan pencalonan wakil Sumatra di Volksraad. Dalam hal ini, Sumatranen Bond representatif organisasi senior (induk), sedangkan Jong Sumatranen Bond menjadi representasi junior (sayap). Idem dito dengan Boedi Oetomo (senior) dan Jong Java (junior).


Dahlan Abdoellah sebagai Ketua Indisch Vereeniging di Belanda. Pada periode 1917-1918 Soetan Casajangan menjadi asisten JH Nieuwenhuys dan DA Rinkes (penasehat urusan pribumi).


Sebelumnya Dahlan Abdoellah menghadiri suatu perayaan Boedi Oetomo di Den Haag yang diadakan tanggal 20 Mei (Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij, 21-05-1918). Ketua panitia membuka acara dan mengucapkan terimakasih kepada undangan dan sekaligus memberi kata pengantar. Pada intinya ketua panitia menguraikan perjalanan Boedi Oetomo yang mana pendidikan adalah syarat untuk perkembangan lebih lanjut. Ketua panitia juga mengutip beberapa hal dari buku Goenawan M. Sementara itu Dahlan Abdoellah yang turut hadir diberi kesempatan berbicara. Dahlan Abdoellah memberi ucapan selamat kepada Boedi Oetomo. Dr. Tumbelaka, yang didaulat sebagai atas nama Minahaser diberi kesempatan untuk berbicara. Selain itu ada beberapa orang Belanda yang diberi kesempatan berbicara. Dalam pertemuan ini beberapa pembicara Belanda menyebut Indonesier untuk orang-orang Hindia. Banyak asosiasi, terkait dengan koloni telah mengirimkan perwakilan dan Van Kol telah mengirimkan telegram sebagai rasa simpati.


Sejak adanya pertemuan-pertemuan Moederland en Kolonie (East-West) yang pernah mengundang Soetan Casajangan dan Kongres Mahasiswa (Indologi) yang pernah dihadiri oleh Dahlan Abdoellah sejumlah aspek mulai terlihat kecenderungan berubah di Hindia, seperti di bidang parlemen, kuota pribumi ditambah di Volksraad, pemilihan umum bagi pribumi di gemeeteraad, pembentukan sekolah tinggi teknik di Bandoeng (THS). Juga berkembang pameran dan pegelaran seni yang dilakukan di Belanda yang dihadiri oleh orang-orang Belanda terutama yang pernah bertugas di Hindia. Di bidang media, yang selama ini surat kabar dan majalah masih berifat pemberitaan mulai tumbuh media-media (majalah) penerangan yang mengulas bidang pendidikan, budaya dan politik, seperti majalah Hindia Poetra yang menjadi organ Indisch Vereeniging (Algemeen Handelsblad, 01-12-1918). Majalah Hindia Poetra muncul Juni 1918 (Algemeen Handelsblad, 21-06-1918). Semua bergerak secara simultan menuju cita-cita bersama: persamaan hak, keadilan dan kemajuan.


Parada Harahap seorang krani di perkebunan di Deli berinisiatif membongkar kekejaman di perkebunan oleh ulah para planter terhadap para koeli (dalam penerapan poenale sanctie). Hasil investigasi Parada Harahap dikirimnya ke surat kabar Benih Mardeka di Medan (terbit pertama tahun 1916). Laporan surat kabar tersebut tahun 1918 dilansir oleh surat kabar Soeara Djawa yang membuat heboh di Djawa. Akibat perbuataan Parada Harahap ini dirinya dipecat sebagai krani. Parada Harahap melamar menjadi wartwan Benih Merdeka tetapi justru jabatan editor yang diberikan. Oleh karena Benih Mardeka dibreidel, Parada Harahap pindah sebagai editor Pewarta Deli (yang didirikan oleh Dja Endar Moeda tahun 1909). Namun kemudian Parada Harahap pulang kampung di Padang Sidempoean dan mendirikan surat kabar Sinar Merdeka tahun 1919. Parada Harahap juga menjadi editor untuk surat kabar Poestaha (yang didirikan oleh Soetan Casajangan tahun 1915).


Pada tahun 1918 kembali diadakan kongres mahasiswa di Belanda disebut Congres van het Indonesisch Verbond van Studeerenten (De Maasbode, 31-08-1918). Sejumlah Belanda, Tionhoa dan pribumi berbicara. Dahlan Abdoellah kembali berbicara. Di dalam kongres ini isu pendidikan tinggi kembali mendapat porsi. Isu kurangnya insinyur dan dokter di Hindia. Satu hal lain nama Indonenesier menjadi lazim diucapkan untuk menyebut penduduk di Hindia. Dalam kongres ini juga turut berbicara (bertanya): Zain Rasad (Landbouwonderwij); Sorip Tagor (Utrecht); Goenawan Mangoenkoesoemo, dan S. Sastrawidagda. Saat dimana seorang pembicara mengatakan ‘kami ingin membebaskan diri, tidak hanya dalam politik, tetapi juga di bidang pendidikan dan ekonomi’ disambut dengan tepuk tangan. Sorip Tagor, Dahlan Abdoellah dan Zain Rasad, tiga diantara pengurus Sumatra Sepakat yang didirikan tahun 1917 (De Sumatra post, 31-07-1919).


Dahlan Abdoellah diangkat sebagai asisten dosen bersama Samsi Sastrawidagda di Universiteit Leiden (Nederlandsche staatscourant, 29-08-1917). Dahlan Abdoellah untuk bahasa Melayu dan Samsi untuk bahasa Jawa. Mas Samsi dan Dahlan Abadoellah lulus ujian Melayu dan Etnografi di ‘sGravenhage (Bataviaasch nieuwsblad, 27-12-1915). Samsi lulus di Handelseconomie di Rotterdam (De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 29-06-1918). Dahlan Abdoellah dan Samsi diangkat kembali sebagai asisten dosen tahun 1918 (De Preanger-bode, 05-10-1918). Jabatan ini pernah dilakukan oleh Soetan Casajangan pada tahun 1911. Soetan Casajangan diangkat sebagai guru bahasa Melayu di Handelschool dan merangkap sebagai asisten dosen Prof Charles A. van Ophuijsen di Universiteit Leiden. Handelschool ini menjadi cikal bakal Nederlandsch Handelshoogeschool di Rotterdam (dimana tahun 1922 Mohammad Hatta studi). CA van Ophuijsen adalah mantan gurunya di Kweekschool Padang Sidempoean. Dahlan Abdoellah dan Samsi Sastrawidagda diangkat kembali sebagai asisten dosen  Melayu dan Jawa (Bataviaasch nieuwsblad, 02-10-1919).


Indisch Vereeniging telah mendapatkan rohnya kembali. HJ Vermeer menulis riwayat Indisch Vereeniging dengan judul De Indisch Vereeniging yang dimuat pada Bataviaasch nieuwsblad edisi 05-05-1919. Perkembangan Indisch Vereeniging sejak era Soetan Casajangan telah mengalami metamorfosis. Ini dimulai pada tahun 1917 pada saat kongres mahasiswa yang pertama. Peran Dahlan Abdoellah mulai terlihat di Indisch Vereeniging.


Pada tahun 1916 Dahlan Abdoellah duduk sebagai archiparis. Pada tahun 1917 ketika muncul Sumatra Sepakat yang diketuai oleh Sorip Tagor dan wakil ketua Dahlan Abdoellah berdua ikut berpartisipasi dalam kongres mahasiswa yang pertama. Dalam kongres ini Dhalan Abdoellah memberi kejutan dengan menyebut ‘Wij, Indonesier...’. Ketika Dahlan Abdoellah menjadi ketua Indisch Vereeniging tahun 1918, gaung Indisch Vereeniging dengan organ Hindia Poetra sekan kembali menggema. Pada fase ini juga muncul Indonesissch Persbureau. Perjuangan Dahlan Abdoellah tampak lebih menggigit jika dibandingkan dengan ketua-ketua sebelumnya. Sementara ketua Ibndisch Vereeniging yang pertama, Soetan Casajangan terus melakukan perjuangannya di luar Indische Vereeniging. Tema-tema yang diusung Dahlan Abdoellah kurang lebih sama dengan yang diusung Soetan Casajangan. Ini sekan menjelaskan bahwa ada semacam hubugan saling memperkuat antara Dahlan Abdoellah di dalam dan Soetan Casajangan di luar. Dengan kata lain, jiwa Soetan Casajangan di Indisch Vereeniging masih hidup melalui figur Dahlan Abdoellah. Dalam perkembangannya, tugas Dahlan Abdoellah tidak diperpanjang lagi sebagai asisten dosen di Universiteit Leiden. Dahlan Abdoellah dilaporkan berangkat ke Mekkah (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 25-08-1920). Dahlan Abdoellah tiba di Port Said tanggal 20 Juli 1920 (De Telegraaf, 10-10-1920).

Sementara Dahlan Abdoellah berangkat ke Mekkah, Soetan Casajangan diundang kembali oleh Vereeniging Moederland en Kolonien dari tanah air untuk berpidato di hadapan para anggota organisasi pada tanggal 28 Oktober 1920 dengan makalah 19 halaman yang berjudul :'De associatie-gedachte in de Nederlandsche koloniale politiek (modernisasi dalam politik kolonial Belanda). Forum ini juga dihadiri oleh Sultan Yogyakarta. Soetan Casajangan tetap dengan percaya diri untuk membawakan makalahnya. Berikut beberapa petikan isi pidatonya:

Geachte Dames en Heeren! (Dear Ladies and Gentlemen).


....saya berterimakasih kepada Mr. van Rossum, ketua organisasi...yang mengundang dan memberikan kesempatan kembali kepada saya...di hadapan forum ini....pada 28 Maret 1911 (sekitar sepuluh tahun lalu)...saya diberi kesempatan berpidato karena saya dianggap sebagai pelopor pendidikan bagi pribumi...ketika itu saya menekankan perlunya peningkatan pendidikan bagi bangsa saya...(terhadap pidato itu) untungnya orang-orang di negeri Belanda yang respek terhadap pendidikan akhirnya datang ke negeri saya..dan memenuhi kebutuhan pendidikan (yang sangat diperlukan bangsa) pribumi. Gubernur Jenderal dan Direktur Pendidikan telah bekerja keras untuk merealisasikannya..yang membuat ribuan desa dan ratusan sekolah telah membawa perbaikan..termasuk konversi sekolah rakyat menjadi sekolah yang mirip (setaraf) dengan sekolah-sekolah untuk orang Eropa..


Sekarang saya ingin berbicara dengan cara yang saya lakukan pada tahun 1911...saya sekarang sebagai penafsir dari keinginan bangsaku..politik etis sudah usang..kami tidak ingin hanya sekadar sedekah (politik etik) dalam pendidikan...tetapi kesetaraan antara coklat dan putih...saya menyadari ini tidak semua menyetujuinya baik oleh bangsa Belanda, bahkan sebagian oleh bangsa saya sendiri...mereka terutama pengusaha paling takut dengan usul kebijakan baru ini...karena dapat merugikan kepentingannya..perlu diingat para intelektual kami tidak bisa tanpa dukungan intelektual bangsa Belanda..organisasi ini saya harap dapat menjembatani perlunya kebijakan baru pendidikan. saya sangat senang hati Vereeniging Moederland en Kolonien dapat mengupayakannya...karena anggota organisasi ini lebih baik tingkat pemahamannya jika dibandingkan dengan Dewan..


Sorip Tagor, rekan Dahlan Abdoellah di Sumatra Sepakat dan Indisch Vereeniging, lulus dari Rijksveeartsenijschool, Utrecht dan mendapat gelar dokter hewan (Dr) pada tahun 1920 (lihat De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 02-07-1920). Di Batavia, Gubernur Jenderal menunjuk Sorip Tagor untuk menjadi dokter hewan di lingkungan istana. Penunjukan dan pengangkatan ini secara resmi berdasarkan surat keputusan menteri koloni no 89 tanggal 26 Mei 1921 (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 22-09-1921). Sorip Tagor Harahap kelak dikenal sebagai kakek dari Risty/Inez Tagor dan Destri Tagor (istri Setya Novanto).


Parada Harahap dan Mohammad Hatta bertemu di kongres pertama Sumatranen Bond di Padang tahun 1919. Sumatranen Bond didirikan tahun 1918 (harus dibedakan dengan Sumatra Sepakat yang didirikan di Belanda Januari 1917 dan Jong Sumatranen Bond yang didirikan di Batavia Desember 1907). Ketua Panitia kongres Sumatranen Bond di Padang adalah Dr. Abdoel Hakim Nasution. Parada Harahap hadir sebagai representatif Sumatranen Bond dari wilayah Tapanoeli, sedangkan Mohammad Hatta representatif Jong Sumatra dari Kota Padang. Setelah kongres Sumatranen Bond tiga hari usai, Parada Harahap kembali ke Padang Sidempoean dan kemudian mendirikan surat kabar berbahasa Melayu yang diberi nama Sinar Merdeka (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 02-09-1919). Sementara Mohammad Hatta berangkat studi ke Batavia. Setelah lulus handelschool di Prins Hendrik School Batavia, pada tanggal 2 Agustus 1921 Mohammad Hatta berangkat studi ke Negeri Belanda dari Tandjong Priok ke Rotterdam dengan kapal Tambora (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 02-08-1921). Parada Harahap, Ketua Sumatranen Bond wilayah Tapanoeli yang berpusat di Sibolga, pada tahun 1922 (setelah sukses mengelola surat kabar Poestaha dan Sinar Merdeka di Padang Sidempoean) hijrah ke Batavia. Parada Harahap di Batavia bekerja sama dengan Dr. Abdul Rivai mendirikan surat kabar Bintang Hindia 1923. Di Belanda, Mohammad Hatta diterima di Nederlandsch Handelshoogeschool Rotterdam, dan lulus ujian handels-economie (Algemeen Handelsblad, 28-11-1923).


Sejak Dahlan Abdoellah berangkat ke Mekkah, kabarnya tidak terdengar lagi. Jabatan asisten dosen Melayu di Universiteit Leiden yang cukup lama kosong, kemudian diisi oleh Soetan Mohammad Zain (De Maasbode, 27-07-1922). Untuk posisi asisten dosen Jawa diisi oleh Perbatjaraka (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18-09-1922). Dahlan Abdoellah lulus ujian acte MO vóór de Maleis che taal en letterkunde (Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 28-06-1923). Dahlan Abdoellah diangkat sebagai guru HIS di Tandjong Pinang (De Preanger-bode, 02-07-1924). Dahlan Abdoellah dan istri tiba di Singapoera tanggal 26 (De Sumatra post,29-07-1924).


Dahlan Abdoellah tidak pernah kembali ke Belanda. Senior Dahlan Abdoellah, Soetan Casajangan diangkat menjadi Direktur Normaal School di Meester Cornelis. Sementara rekan Dahlan Abdoellah di Sumatra Sepakat, Todoeng Harahap gelar Soetan Goenoeng Moelia setelah beberapa tahun sebagai Kepala sekolah HIS di Kotanopan, kembali ke Belanda untuk studi lebih lanjut. Soetan Goenoeng Moelia meraih gelar doktor (Ph.D) dalam bidang sastra dan filsafat di Universiteit Leiden dengan desertasi berjudul: ‘Het primitieve denken in de moderne wetenschap' (Algemeen Handelsblad, 09-12-1933). Sebelumnya, Poerbatjaraka meraih gelar doktor (Ph.D) pada bidang sastra di Universiteit Leiden dengan desertasi berjudul 'Agastya in den Archipel' (lihat Rotterdamsch nieuwsblad, 11-06-1926).


Parada Harahap, Penerus Soetan Casajangan dan Mohammad Hatta, Penerus Dahlan Abdoellah


Generasi terdahulu digantikan oleh generasi berikutnya. Generasi terdahulu telah membuka/merintis jalan, suatu jalan yang diperlebar dan diperkuat oleh generasi berikutnya. Dalam usaha memperjuangkan bangsa, peran para intelektual dan organisasi-organisasi menjadi sangat strategis: karena orang cerdas akan efektif memimpin melalui organisasi yang dibentuk. Tanpa organisasi, kecerdasan individu dari orang-orang yang terjajah hanya habis dikuras oleh penjajah (Belanda). Organisasi yang efektif untuk mengusir penjajah adalah organisasi yang bersifat nasional. Tidak akan efektif juga dilakukan hanya bersifat sektarian (horizontal) atau berisifat lokal kedaerahan (vertikal).


Dalam sejarah bangsa (Indonesia) tidak ditemukan organisasi supra (trans nasional). Hanya para intelektual yang memiliki pemahaman yang komprehensif (terhadap realitas) yang mampu mengerti arti mengapa harus dibentuk organisasi trans nasional. Organisasi dalam hal ini memiliki misi ganda: membangun dirinya dan memperkuat barisasn melawan penjajah. Organisasi trans nasional akan efektif untuk memobilisasi semua anak bangsa (etnik dan daerah) untuk melawan musuh yang sama: kolonialisme dan imperialisme. Itulah mengapa muncul organisasi trans nasional di Padang tahun 1900 yang digagas oleh Dja Endar Moeda dan itu pula mengapa Soetan Casajangan di Belanda membentuk organisasi mahasiswa trans nasional Indisch Vereeniging.


Organisasi yang bersifat nasional mampu untuk merangkul semua (all for one dan one for all). Indisch Vereeniging (di Belanda) sudah jelas dan pada dasarnya meneruskan platform organisasi Medan Perdamaian yang telah dibentuk sebelumnya di Padang. Dalam hal ini Indisch Vereeniging di satu sisi meneruskan visi misi Medan Perdamaian dan di sisi lain untuk ‘memperingatkan’ Boedi Oetomo yang baru dibentuk tidak berlari sendiri dibawah sokongan Belanda. Kenyataanya, organisasi trans nasional digembosi dan organisasi kedaerahan seperti Boedi Oetomo didukung pemerintah. Namun begitu, organisasi trans nasional tetap eksis (meski berjalan secara tertatih-tatih). Disinilah peran penting Soetan Casajangan yang kemudian diteruskan oleh Dahlan Abdoellah dalam menjalankan visi senior mereka: Dja Endar Moeda dan Dr. Abdoel Rivai.


Sebagaimana kita lihat, generasi ketiga akan muncul figur baru: Parada Harahap dan Mohammad Hatta. Dua tokoh ini akan berkolaborasi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka ini berkolaborasi mengikuti kolaborasi antara Soetan Casajangan dan Dahlan Abdoellah. Koloborasi ini juga telah ditunjukkan oleh para senior mereka yang terdahulu: Dja Endar Moeda dan Dr. Abdoel Rivai. Parada Harahap tidak cukup hanya membimbing Mohammad Hatta, karena itu diperlukannya Soekarno. Hal ini juga sebelumnya, Soetan Casajangan tidak cukup dengan membimbing Dahlan Abdoellah, karena itu diperlukan tokoh muda lainnya yang juga kuat: Dr. Sorip Tagor.


Pada tahun 1926, di Batavia dengan basis jurnalis yang kuat mendirikan surat kabar Bintang Timoer dan kantor berita Alpena sebagai organ penjuangannya. Surat kabar berhaluan ‘politik’ ini didirikan setelah setahun sebelumnya Parada Harahap melakukan perjalanan jurnalistik ke Sumatra dan Semenanjung yang telah dibukukan dan terbit tahun 1926. Pada tahun yang sama (1926) Mohammad Hatta di Belanda terpilih menjadi Ketua Perhimpoenan Indonesia yang disngkat PI (suksesi Indisch Vereeniging) yang mana Hindia Poetra organ Indisch Vereeniging diubah namanya menjadi Indonesia Merdeka. Inilah estafet terpenting dari Parada Harahap (Sinar Merdeka 1919 di Padang Sidempoean) menjadi Indonesia Merdeka di Belanda tahun 1926. Ini pula yang dulu estafet Medan Perdamaian (trans nasional) di Padang tahun 1900 oleh Dja Endar Moeda di Padang dan Indisch Vereeniging di Belanda tahun 1908.


Langkah pertama Parada Harahap yang pertama adalah menggagas didirikannya supra organisasi yang disebut Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia yang disingkat PPPKI tahun 1927. Pembentukan PPPKI ini dilakukan di rumah Husein Djajadiningrat (dosen Rechthoogeschool) yang juga dihadiri Soetan Casajangan (Direktur Normaal School Meester Cornelis), Mangaradja Soangkoepon (anggota Volksraad dari dapil Oostkust Sumatra), Dr. Alimoesa Harahap (anggota Volsraad dari dapil Tapanoeli), dan Dr. Abdoel Rivai. Organisasi yang hadir dalam pertemuan pembentukan supra organisasi ini antara lain Sumatranen Bond (diwakili oleh Parada Harahap yang menjabat sekretaris Sumatranen Bond), Pasoendan, Kaoem Betawi dan Boedi Oetomo. Ketua PPPKI didaulat MH Thamrin (anggota Volksraad) dan Parada Harahap sebagai sekretaris. Kantor/gedung PPPKI ditetapkan di Gang Kenari. Parada Harahap dan MH Thamrin adalah pendiri organisasi pengusaha pribumi di Batavia (semacam Kadin pada masa ini). Sedangkan Soetan Casajangan, Dr. Abdoel Rivai dan Abdoel Firman Siregar gelar Mangaradja Soangkoepon, dan Husein Djajadiningrat adalah pentolan pengurus di tahun-tahun awal Indisch Vereeniging di Belanda.


Langkah pertama yang dilakukan oleh Mohammad Hatta di Belanda adalah merevitalisasi Perhimpoenan Indonesia (PI) menjadi organisasi mahasiswa yang lebih pro demokrasi dan lebih menegaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia (yang berifat non-cooparative). Langkah ini tidak lain juga untuk meneruskan seniornya: Soetan Casajangan dan Dahlan Abdoellah.


Parada Harahap dan Mohammad Hatta yang telah menjalin persahabatan kuat sejak kongres Sumatranen Bond di Padang tahun 1919 telah menjadi dua tokoh sentral: Parada Harahap di dalam negeri dengan PPPKI dan Mohammad Hatta di luar negeri dengan PI. Saat-saat kesibukan Parada Harahap dan Mohammad Hatta inilah Ir. Soekarno dari Bandoeng bergabung dan kerap berkunjung ke Gang Kenari (Algemeene Studieclub). Sebelum dibentuknya PPPKI bulan Juli 1927, beberapa minggu sebelumnya di Bandoeng didirikan Perserikatan Nasional Indonesia (orang-orang dari Studieeclub yang diketuai Dr, Tjipto) yang lalu bergabung saat pertemuan pembentukan PPPKI di Batavia. Namun tidak lama kemudian Dr. Tipto diasingkan ke Banda. Setelah itu Perserikatan Nasional Indonesia bekerjasama dengan PPPKI melakukan pertemuan di Bandoeng yang melahirkan organ baru Parsarikatan Partij Politiek Indonesia (PPPI).


De Sumatra post, 30-12-1927: ‘ Pendirian partai politik di Bandoeng. Pertemuan pada Sabtu malam (17 Desember 1927) diadakan di gedung sekolah Taman Siswa di Poengkoerweg. Hadir sebagai berikut: PNI diwakili oleh Ir. Sukarno dan Mr. Ishaq; dari PSI, diwakili oleh Drs. Sukiman dan Shahboudin Latif; dari BO hadir Mr. RMAA Koesumo Oetoyo dan Soetopo Wonobojo; dari Pasoendan oleh Oto Kushumasoebrata dan Soetisma Seudjaja; van den Soematranen Bond, diwakili oleh Parada Harahap dan Dachland Abdullah; Kaoem Betawi, diwakili Mr. Hoesni Thamrin, kelompok studi Indonesia adalah Soejono, Soenarjo, Gondo Koesoemo dan Soeadjoto. Selanjutnya, pertemuan dihadiri, tanpa asosiasi pihak manapun, Soeroso, Soetadi, Mr. Boediarto, Mr. Sukjardi, Mr. Sartono, Dr.Soerono, Panoedjoe Darmobroto. Ir. Sukarno memimpin diskusi dengan memaparkan tujuan dan makna federasi masyarakat politik. Lalu dibentuk organ yang diberinama Parsarikatan Partij Politiek Indonesia (PPPI)...Ketika forum meminta Ur. Soekarno menjadi pengurus tidak bersedia karena kesibukan tertentu. Akhirnya yang terpilih adalah Ketua Mr. Isjaq dan sekretaris/bendahara Dr. Samsi. Untuk komisioner diangkat Parada Harahap dan Mr. Sartono..diminta untuk kerjasama dan dukungan dari anggota Volksraad.. Pertemuan itu mengungkapkan simpatinya kepada Dr Tjipto Mangoenkosoemo, yang diinternir di Banda..’. [Catatan: salah satu anggota Volksraad adalah Mangaradja Soeangkoepon yang turut hadir dalam pembentukan PPPKI di rumah Husein Djajanegara dengan ketua terpilih MH Thamrin dan Sekretaris Parada Harahap].

Sejak itu pula Ir. Soekarno kerap mengirim tulisannya dari Bandoeng ke surat kabar Bintang Timoer di Batavia (yang dieditori oleh Parada Harahap). Sejak saat itu pula Parada Harahap, sang revolusioner dikawal dua pemuda revolusioner. Di kantor/gedung PPPKI di Gang Kenari, Parada Harahap sebagai kepala kantor hanya memajang tiga foto di dinding kantornya: Diponegoro, Mohammad Hatta dan Soekarno.

Sementara Mohammad Hatta di Belanda harus berbagi perhatian untuk menyelesaikan studi dan berjuang melalui PI untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, Parada Harahap di Batavia mulai mempersiapkan Kongres PPPKI (senior) bulan September dan Kongres Pemuda (junior) pada bulan Oktober 1928. Jelang kongres PPPKI, Parada Harahap meminta Mohammad Hatta untuk mengumpulkan semua tulisan-tulisan DR. Abdoel Rivai di Belanda supaya dibukukan (setelah terbit kata pengantar dibuat oleh Parada Harahap). Parada Harahap dan Dr. Abdoel Rivai adalah pemilik saham utama Percetakan Bintang Hindia di Batavia yang menerbitkan surat kabar Bintang Timoer. Untuk lebih menyebarluaskan kongres senior (PPPKI) dan kongres junior (PPPI) Parada Harahap juga memperluas cakupan surat kabar Bintang Timoer dengan membuat edisi Semarang (Midden Jaba) dan edisi Soerabaja (Oost Java). Untuk ketua panitia Kongres PPPKI ditunjuk Dr. Soetomo dan untuk ketua panitia Kongres PPPI (Kongres Pemuda) disusun sebagai berikut: Ketua, Soegondo (PPPI), sekretaris, Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond) dan bendahara, Amir Sjarifoeddin Harahap (Bataksch Bond). Umumnya panitia kongres pemuda ini adalah mahasiswa-mahasiswa Recthooheschool yang dibimbing oleh Prof. Husein Djajadiningrat (guru besar Rechthoogeschool). Pendanaan kongres, baik PPPKI (kongres senior) dan PPPI (kongres pemuda) didukung oleh MH Thamrin dan Parada Harahap (pentolan KADIN Batavia). Secara admisnitratif Kongres Pemuda bermuara pada dua orang: Mohammad Jamin (materi substansi) dan Amir Sjarifoeddin (materi finansial). Mohammad Jamin dan Amir Sjarifoeddin adalah ‘anak buah’ Parada Harahap. Untuk lagu kebangsaan, WR Supratman mengambil partisipasi. WR Supratman juga adalah ‘anak buah’ Parada Harahap (WR Supratman tinggal bersama Parada Harahap yang diangkat sebagai editor kantor berita milik Parada Harahap, Alpena).


Dalam Kongres PPPKI (September 1928 di Gang Kenari), Parada Harahap mengundang Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta untuk hadir sebagai pembicara. Ir. Soekarno bisa hadir, tetapi Mohammad Hatta berhalangan hadir karena kesibukan di Belanda. Untuk mewakili dirinya, Mohammad Hatta mengutus Ali Sastroamidjojo. Dalam hal ini Soekarno mewakili organisasi kebangsaan yang baru dibentuk di Bandoeng, Perserikatan Nasional Indonesia (cikal bakalnya studieclub). Oleh karenanya Ir. Soekarno (yang baru setahun lulus di THS, bukan mahassiswa lagi tetapi sudah masuk golongan senior) diundang ke PPPKI. Sedangkan Mohammad Hatta, sejatinya masih junior (dan dimasukkan ke Kongres Pemuda), tetapi Parada Harahap justru meminta Mohammad Hatta hadir sebagai pembicara di Kongres PPPKI. Inilah cara Parada Harahap mengangkat (secara sengaja) Mohammad Hatta tetap sejajar dengan Ir. Soekarno di forum yang lebih besar. Ini juga mencerminkan konsistensi Parada Harahap dalam memajang dua foto pemuda revolusioner di kantornya di Gang Kenari.


Sebagaimana kita lihat nanti, para pemuda-pemuda revolusioner inilah yang memimpin di era pendudukan Jepang, Proklamsi Kemerdekaan, Perang Kemerdekaan dan Pasca Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda. Para pemuda revolusioner saat ini (1928): Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Jamin, Amir Sjarifoeddin dan Soetan Sjahrir yang masih berada di sekolah menengah di Bandoeng.


Dahlan Abdoellah Berjuang Lewat Parlemen: Parada Harahap Memimpin Tujuh Revolusioner ke Jepang


Nama Dahlan Abdoellah tidak terdeteksi lagi sejak ditempatkan menjadi guru HIS dan tiba di Tandjong Pinang, Residentie Riouw (De Sumatra post,29-07-1924). Namanya baru muncul pada awal tahun 1927 sehubungan dengan nominasi kandidat anggota Volksraad mewakili Sumatra.. Saat pencalonan Dahlan Abdoellah ini diduga sudah berada di Batavia.


Bataviaasch nieuwsblad, 14-02-1927: ‘Kemarin dilakukan pertemuan Sumatranen Bond di Batavia. Ini dilakukan sehubungan dengan penunjukan pemerintah bahwa Dr. Abdoel Rivai sebagai anggota Volksraad yang baru. Panitia menjelaskan bahwa Sumatranen Bond sudah lama tidak aktif dan baru ini bertemu kembali. Namun panitia menyadari bahwa Dr. Abdoel Rivai adalah seorang naturalisasi Belanda, jadi tidak tepat untuk mewakili pos untuk pribumi. Untuk itu, diharapkan pemerintah mengangkat kembali satu nominasi untuk repesentasi Sumatra. Nominasi yang akan diusulkan antara lain Dahlan Abdoellah, Mohammad Zain dan Soetan Goenoeng Moelia’


Dalam perkembangannya Mohammad Zaid yang melenggang ke Pedjambon (kini Senayan). Untuk wakil Sumatra lainnya dari dapil Noord Sumatra (Residentie Tapanoeli dan Residentie Atjeh yang terpilih adalah Dr. Alimoesa Harahap. Untuk dapil Provice Oostkust Sumatra yang terpilih adalah Abdoel Firman Siregar gelar Mangaradja Soangkoepon. Dr. Ali Moesa adalah adik kelas Dr. Sorip Tagor di Vearstsen School di Buitenzorg. Sementara itu dalam perkembangannya Dahlan Abdoellah mulai merintis dari bawah melalui dewan kota (gemeeteraad) di Batavia. Dalam pemilihan, Dahlan Abdoellah guru di Batavia terpilih sebagai anggota dewan di gemeente Batavia tahun 1931. Akhirnya kembali seorang guru duduk di dewan kota.


Tidak banyak guru yang menjadi anggota dewan kota (gemeenteraad). Yang pertama diketahui adalah Radja Goenoeng di Gemeete Medan pada tahun 1918 (De Sumatra post, 16-07-1918). Pada tahun 1918 di Bandoeng juga terpilih seorang guru, Raden Atmadinata. Radja Goenoeng adalah kakak kelas Dahlan Abdoellah di Kweekschool Fort de Kock. Radja Goenoeng pada saat terpilih menjadi anggota dewan kota, menjabat sebagai penilik sekolah di Medan dan Sumatra’s Oostkust (Sumatera Timur). Kajamoedin Harahap gelar Radja Goenoeng, kelahiran Hoetarimbaroe, Padang Sidempoean lulus dari sekolah guru (kweekschool) di Fort de Kock (Bukitting) pada tahun 1897. Setelah cukup lama mengajar di Padang Sidempuan dan berbagai tempat di Residentie Tapanoeli diangkat menjadi penilik sekolah dan ditempatkan di Medan (1915). Dalam karirnya sebagai guru maupun penilik sekolah Radja Goenoeng telah banyak menulis buku pelajaran sekolah dan diterbitkan. Masih pada tahun 1918, di Kota Padang terpilih sebagai anggota dewan adalah Abdoel Hakim, kepala dinas kesehatan. Abdoel Hakim Nasution alumni ELS Padang Sidempoean dan Docter Djawa School tahun 1905 (sekelas dengan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo). Pada periode berikutnya seorang mantan guru yang menjadi pemimpin surat kabar Pewarta Deli, Abdoellah Lubis kembali terpilih menjadi anggota gemeeteraad Medan. Abdoellah Lubis juga adalah kakak kelas Dahlan Abdoellah di Kweekschool Fort de Kock. Hebatnya Abdoellah Lubis masih terpilih sebagai anggota dewan untuk yang kesekian pada tahun 1934. Pada tahun 1934 ini selain Abdoellah Lubis terdapat dua guru lagi yakni GB Joshua Batubara dan Madong Lubis.


Dahlan Abdoellah seakan kembali ke habitat lamanya. Pada tahun 1917 Dahlan Abdoellah adalah ketua Indisch Vereeniging di Belanda. Statement saat diadakan kongres mahasiswa pada akhir tahun 1917 di Belanda membuat kejutan. Di awal pembicaraannya Dahlan Abdoellah menyebut ‘Wij, Indonesianer’. Kini, Dahlan Abdoellah akan beradu argumen lagi di forum (publik) di parlemen Kota Batavia.


Pada tahun dimana Dahlan Abdoellah berada di dewan kota, situasi dan kondisi di Batavia sangat krusial. Sehabis kongres PPPKI di Solo Desember 1929, Ir. Soekarno ditangkap dan kini (1930) prosesnya masih berlangsung di Landraad Bandoeng.


Sementara itu, Parada Harahap terus memonitor perkembangan terutama permasalahan yang dihadapi oleh Ir. Soekarno dan memberitakannya di surat kabar Bintang Timoer. Akhirnya hukuman Ir. Soekarno dipersingkat dan keluar dari penjara akhir tahun1931. Parada Harahap cukup lega dan menyambutnya di surat kabar Bintang Timoer. Parada Harahap dan Dahlan Abdoellah juga sedikit lega dan sumringah karena Mohammad Hatta setelah sukses studinya sudah pulang dan berada di tanah air (1932). PNI yang dulu didirikan Soekarno dan sewaktu berada di penjara telah dibubarkan Mr. Sartono. Lalu muncul Partai Indonesia pimpinan Sartono. Sebagian dari massa PNI tersebut dibentuk parta Pendidikan Nasional Indonesia oleh Soekemi (dokter alumni Belanda) dan Sjahrir. Dalam fase ini Ir. Soekarno memilih Partai Indonesia dan dalam perkembangannya Drs. Mohammad Hatta memilih partai Pendidikan Nasional Indonesia. Soekarno kembali naik panggung pada rapat umum di Bandoeng pada Februari (De Sumatra post, 24-02-1933).


De Sumatra post, 24-02-1933 memberitakan bahwa di Tjilentah [Bandoeng] Ir. Soekarno ikut berbicara di dalam suatu pertemuan publik Partai Indonesia yang dihadiri 3.000 orang. Dalam pembukaan pertemuan itu lebih dahulu dinyanyikan lagu Indonesia Raja. Setelah dibuka oleh ketua PI dilanjutkan dengan orasi para pembicara. Pembicara kedua tampil Amir Sjarifoeddin (ketua PI Batavia) Menurut Amir imperialisme adalah bahan bakar dari gerakan nasional. Tentu saja kebijakan Nasionalisme dan imperialisme tidak bisa bekerja bersama, jadi non-cooperative juga harus menjadi pondasi perjuangan. Non-cooperative, bagaimanapun, tidak berarti duduk kosong, karena PI berusaha untuk membangkitkan kesadaran nasional. Kebebasan hanya dapat diperoleh oleh orang-orang, itulah sebabnya aksi massa diperlukan. Pembicara terakhir adalah Ir. Soekarno. Menurut Soekarno imperialisme dan kapitalisme adalah lagu lama. Kebebasan adalah jembatan mencapai kesejahteraan. PI mengedepankan demokrasi dalam politik dan ekonomi. Gerakan nasional adalah bersumber dari perut orang-orang yang berderak-derak. Mengenai aksi massa, bahwa PI akan dapat menghadirkan 60 juta orang ke Indonesia Merdika. Pertemuaan berakhir pada pukul 12 sesuai batasan polisi.


Isi pidato Soekarno dan Amir Sjarifoeddin Harahap kembali bergetar tetapi di sisi lain menjadi perhatian serius intel/polisi Belanda. Menurut surat kabar Bintang Timoer bahwa Soekarno telah menjadi target dan dalam daftar tunggu menyusul nama Amir Sjarifoeddin dan Mohammad Jamin. Parada Harahap mengisyaratkan wait and see.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie,   14-07-1933: ‘Kemarin malam Ketua Komite Bantuan untuk bencana di Zuid Sumatra, mengumumkan panitia telah didirikan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan warga di daerah yang dilanda gempa di Sumatra Selatan. Komite terdiri dari: Ketua: Moechtar, anggota Volksraad, sekretaris satu  B. Dahlan Abdullah, anggota Dewan Kota, sekretaris dua Parada Harahap, Direktur Bintang-Timoer, bendahara: M. Soangkoepon, anggota Volksraad. Commisaries: Dr. Arifin, Joebhaar, Dr. A. Datoek Toemenggoeng, Soetan Sajoer dan E. Harahap’


Seperti yang dikhawatirkan surat kabar Bintang Timoer, akhirnya tak terelakkan dan Soekarno pada bulan Agustus ditangkap kembali yang dianggap pemerintah sebagai tokoh yang berbahsya di Partai Indonesia . Dalam kasus kedua Soekarno ini pemerintah langsung membuat resolusi untuk kemudian mengasingkan Soekarno (ke Ende, Flores). Dalam situasi ini Parada Harahap semakin geram. Parada Harahap berpikir sudah waktunya untuk mencari negara lain untuk berkolaborasi.


Parada Harahap melakukan kontak politik dengan berdalih kerjasama ekonomi dengan konsulat Jepang di Batavia. Nama Parada Harahap sudah sejak lama dikenal di konsulat-konsulat Jepang di Nederlandsch Indie. Pada tahun 1918, sewaktu menjadi editor Pewarta Deli di Medan, Parada Harahap membongkar kasus prostitusi wanita Jepang hotel-hotel kelas mewah di Medan yang merupakan ulah para germo di Singapoera.


Pada bulan November 1933 Parada Harahap memimpin tujuh orang revolusioner ke Jepang. Dari Batavia berangkat dengan kapal Panama Maru. Dalam rombongan ini termasuk Mohammad Hatta. Di Jepang rombongan diterima sangat istimewa. Pers Belanda menyebut (nyinyir) bahwa Parada Harahap bagaikan menteri ekonomi. Sementara, pers Jepang menyebut Parada Harahap dengan julukan yang tepat The King of Java Press (ini terkait dengan tujuh media Parada Harahap, termasuk Bintang Timoer dan satu surat kabar berbahasa Belanda).


Dalam rombongan yang terdiri dari tujuh revolusioner ini tiga jurnalis, satu akademisi, dua pedagang dan satu orang guru. Mereka ini, selain Parada Harahap dan Mohammad Hatta adalah Dr. Samsi Sastrawidagda (rekan Dahlan Abdoellah ketika menjadi asisten dosen di Universiteit Leiden) yang kini menjadi guru di Bandoeg (bersama Soekarno mendirikan PNI) dan Abdullah Lubis (pimpinan Pewarta Deli di Medan). Parada Harahap sudah sejak lama mengenal Abdullah Lubis. Pada saat di Medan, ketika surat kabar Benih Mardeka dibreidel, sang editor Parada Harahap ditampung oleh Abdullah Lubis sebagai editor di Pewarta Deli (Abdullah Lubis saat itu kepala editor). Pada tahun 1930 ketika dua editor Pewarta Deli hengkang (diduga karena Pewarta Deli semakin radikal), Untuk mengisi kekosongan ini, Abdullah Lubis datang ke Batavia menemui Parada Harahap di Bintang Timoer. Editor Bintang Timoer saat itu Adinegoro. Setelah musyawarah akhirnya Adinegoro dipindahkan dari Bintang Timoer ke Pewarta Deli, padahal Adinegoro yang bernama asli Djamaloeddin belum setahun menjadi editor Bintang Timoer (sepulang studi jurnalistik di Eropa tahun 1929). Adinegoro adalah abang dari Mohammad Jamin. Parada Harahap sudah lama mengenal Mohammad Jamin yakni jelang Kongres Pemuda 1928.


Pada bulan Januari rombongan Parada Harahap kembali dari Jepang dan tiba di tanah air. Rombongan tidak langsung ke Tandjong Priok, Batavia tetapi turun di Tandjong Perak, Soerabaja. Diduga karena khawatir ditangkap intel/polisi Belanda, Pilihan turun di Tandjong Perak, Soerabaja karena ada dua tokoh revolusioner yakni Dr. Soetomo dan Dr. Radjamin Nasution (pendiri Partai Bangsa Indonesia/PBI). Dr. Soetomo dan Dr. Radjamin Nasution sudah kenal sejak lama, satu kelas di STOVIA. Saat itu, Radjamin Nasution selain anggota dewan kota (gemeenteraad) Soerabaja adalah pimpinan sarikat buruh pelabuhan Tandjong Perak.


Tidak lama setelah di Batavia Parada Harahap dan kawan-kawan ditangkap. Parada Harahap berhasil lolos karena tidak terbukti tuduhan setelah Konsulat Jepang memberikan kesaksian. Sementara Mohammad Hatta tidak bisa lolos karena intel/polisi melancarkan tuduhan lain (soal politik). Setelah penangkapan Mohammad Hatta dan juga Soetan Sjahrir pada bulan Februari1934 lalu keduanya diasingkan (ke Digoel). Soekarno, Mohammad Hatta dan Sjahrir telah diasingkan. Parada Harahap merasa khawatir juga akan menyusul target polisi/intel Belanda kepada Mohammad Jamin dan Amir Sjarifoeddin.


Saat genting ini sejumlah revolusioner masih aman. Namun orang-orang dekat Parada Harahap yang berhaluan lebih moderat (satu hal cooperative dan hal lain non-cooperative). Mereka ini, selain Dr. Soetomo, juga terdapat anggota gemeenteraad dan Volksraad. Di gemeenteraad, selain Radjamin Nasution di Soerabaja, juga Abdoel Hakim Nasution di Padang, Abdoel Hakim Harahap dan GB Joshua Batubara di Medan dan Dahlan Abdoellah dan MH Thamrin di Batavia. MH Thamrin, sebagai wethouder (anggota dewan senior) sejak 1929 diangkat sebagai Wakil Wali Kota (Loco Burgemeester) Gemeente Batavia; sedangkan Abdoel Hakim sebagai wethouder diangkat sebagai Loco Burgemeester di Gemeete Padang (hanya dua pribumi yang pernah menjabat posisi ini).


Parada Harahap meski aktivis di dalam berbagai organisasi, tetapi tidak pernah terlibat dalam partai politik. Parada Harahap bertindak dengan caranya sendiri. Parada Harahap berpolitik melalui jalur media dengan pena-pena yang tajam (berita investigasi dan kolom editorial yang radikal). Parada Harahap dan MH Thamrin adalah pengusaha. Parada Harahap berbeda dengan Soekarno yang arsitek dan guru, Mohammmad Hatta, Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin yang akademisi (suka membaca). Parada Harahap juga berbeda dengan Dr. Soetomo dan Dr. Radjamin Nasution yang juga masih bekerja untuk pemerintah. Karena itu Soetomo dan Radjamin Nasution lebih mengambil jalan tengah: untuk satu hal coopearative dan untuk hal lain non-cooperatif. Meski demikian, tujuan mereka semua sama: kemerdekaan Indonesia.

Setelah berakhir periode dewan, pada tahun 1934 Dahlan Abdoellah dan MH Thamrin kembali mencalonkan untuk gemeenteraad Batavia. Di dalam situasi yang terus memanas Parada Harahap tetap pada kapasitasnya terus mendorong untuk tumbuhnya organisasi-organisasi yang memperkuat persatuan dan semakin menguat menghadapi tekanan pemerintah kolobial Belanda yang semakin represif.

Bataviaasch nieuwsblad, 05-05-1934: kandidat anggota gemeenteraad Batavia untuk pribumi delapan orang: Mohamad Sjah Sapiie, Iskandarbrata, Ir. Djoehanda, Mr. Hadi, HA Lunicnta. Dahlan Abdullah, Dr. J. Kayadoe en MH Thamrin. Bataviaasch nieuwsblad, 25-06-1934: ‘Rapat Direksi Koran di Solo. Hampir semua direktur surat kabar pribumi dipenuhi dengan tujuan untuk membangun Asosiasiini didirikan, dengan Dr R. Soetomo, direktur ‘Soeara Oemoem di Soerabaya sebagai presiden, Saeroen, direktur Pemandangan dan Parada Harahap, direktur Bintang Timoer sebagai komisaris’


Dalam perkembangannya di Soerabaja sebagaimana kita lihat nanti, Dr. Soetomo dan Dr. Radjamin Nasution merasa perlu untuk memperbesar partai PBI. Cara yang mungkin dilakukan adalah menggerakkan Boedi Oetomo berafiliasi dengan partai politik. Lalu muncullah gagasan pembentukan Partai Indonesia Raja yang disingkat Parindra. Partai Parindra didirikan tahun 1935 dengan tujuan yang sama dengan organisasi revolusioner yang lain seperti Partindo dan PNI. Akan tetapi strategi Parindra berbeda dengan mengambil jalan tengah, yakni tetap mengusung demokrasi dan nasionalisme. Dalam hal ini Parindra bersifat pro-aktif: Parindra untuk satu hal cooperative tetapi untuk hal lain non-cooperative. Parindra berjuang lewat parlemen. Hal ini sudah dijalankan oleh Radjamin Nasution di Soerabaja atas sokongan sobatnya Dr. Soetomo (sejak 1931). Prinsip demokrasi parlemen ini juga diamini oleh MH Thamrin di Batavia. Dalam hal ini juga termasuk Dahlan Abdoellah.


Parada Harahap lalu kemudian mendorong Amir Sjarifoenddin dan Mohammad Jamin mendirikan partai. Lalu kemudian didirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) pada tahun 1937. Gerindo juga mengikuti format yang dilakukan oleh Parindra: satu hal cooperative tetapi untuk hal lain non-cooperative.


Parada Harahap di satu sisi ikut mendorong rekan-rekannya untuk mendirikan partai dan memperbanyak orang di parlemen (terutama di Volksraad). Di sisi lain Parada Harahap terus mengkonsolidasi agar hukuman Soekarno, Mohammad Hatta dan Sjahrir dibebaskan atau diringankan. Upaya pertama berhasil dengan dipindahkannya Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir dari Digoel ke Bandaneira di Maluku (1937). Permintaan awalnya adalah ke Sumatra tetapi ditolak pemerintah, karena Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir berasal dari Sumatra. Bagaimana dengan Soekarno di Flores?


Algemeen Handelsblad dan Soerabaijasch handelsblad yang mengutip dari kantor berita Aneta yang melaporkan Soekarno akan dipindahkan dari Flores ke Bengkoeloe. Algemeen Handelsblad, 05-05-1938 menyebutkan Soekarno sendiri yang mengajukan permohonan dipindahkan. Soekarno berdalih bahwa di Bengkulu akan dapat menggunakan pengetahuan teknisnya dengan lebih baik. Pemerintah telah mengabulkan permintaan. Ir. Soekarno tiba hari ini di Soerabaja. Dalam Soerabaijasch handelsblad, 05-05-1938 juga terdapat informasi bahwa Soekarno akan tiba di Tandjoeng Priok tanggal 8 Mei


Berita pemindahan Soekarno sudah muncul pada bulan Mei 1938. Tentu saja permohonan Ir. Soekarno dipindahkan dari Flores ke Bengkoeloe tidak terlalu penting bagi penmerintah Hindia Belanda. Demikian juga polisi/intel Belanda tidak terlalu menghiraukannnya. Sebab situasi politik sedikit agak terkendali, demokrasi melalui parlementer di Volksraad masih aman-aman saja. Tentu saja bagi sebagian pemimpin pribumi permohonan pindah ini dianggap sebagai sikap cengeng Soekarno dan dianggap angin lalu. Akan tetapi, sebaliknya, bagi para revolusioner permohonan Soekarno dipindahkan adalah hal yang sangat strategis. Para revolusioner telah memiliki skenario di belakang proses pemindahan ini.


Ir. Soekarno tentu saja memiliki ‘musuh’ politik. Soekarno diasingkan ke Flores akan menjadi keuntungan bagi lawan-lawan politiknya. Tentu saja masih banyak orang yang peduli dan terus memperhatikan Soekarno (sebagai calon pemimpin bangsa). Dalam hal ini Parada Harahap terus konsisten dalam perjuangan: persatuan dan kemerdekaan.


Parada Harahap dan Mohammad Hoesni Thamrin menyusun skenario pemindahan Ir. Soekarno ke Sumatra. Pilihan tempat bukan ke (pulau) Bangka, tetapi ke Bengkoeloe. Tempat pengasingan ini terkesan terpencil dari mana-mana dan supaya ada kesan Soekarno dilokasir dari teman-temannya di Jawa. Parada Harahap dan MH Thamrin memiliki niat yang lain yang tidak diketahui oleh siapapun.


Skenarionya jadi begini: Parada Harahap dan MH Thamrin menginginkan Soekarno tetap bahagia di pengasingan (Bengkoeloe) dan juga tetap terhubungan dengan Parada Harahap dan MH Thmarin. Untuk bisa berinteraksi dengan para pendukungnya perjalanan Ir. Soekarno dibuat singgah di Soerabaja (alasan bertemu keluarga); lalu naik kereta ke Batavia dan kemudian melalui Merak dan Lampoeng hingga ke Lahat dan seterusnya ke Bengkoeloe. Titik-titik persinggahan ini (dalam sudut pandang Parada Harahap dan MH Thamrin supaya ada kemungkinan bertemu dengan Dr. Radjamin Nasution di Soerabaja, MH Thamrin dan Parada Harahap di Batavia; Mr. Gele Haroen dan Mr. Abdoel Abbas Siregar di Tandjong Karang. Selanjutnya selama di pengasingan di Bengkoeloe dimungkinkan mudah dikunjungi oleh Gele Haroen Nasution dan Abdoel Abbas Siregar dari Tandjong Karang dan Mr. Egon Hakim dari Kota Padang. Egon Hakim adalah anak Dr. Abdoel Hakim Nasution wakil wali kota (Loco-Burgemeeter) Kota Padang. Egon Hakim bersama Amir Sjarifoeddin sudah sejak 1924 sekolah menengah hingga fakultas hukum di Belanda (tetapi Amir tahun 1927 transfer ke Batavia) karena itu juga saling kenal dengan Mohammad Hatta. Tahun 1935, Egon Hakim sudah menjadi advocaat terkenal di Padang. Mr. Egon Hakim Nasution adalah menantu dari MH Thamrin. Sementara, Gele Haroen Nasution adalah sepupu dari Egon Hakim yang juga kuliah hukum di Belanda. Lantas, siapa Mr. Abdoel Abbas? Teman kuliah Amir Sjarifoeddin dan Hazairin di Batavia. Parada Harahap adalah ‘tulang’ dari Abdoel Abbas.


Soerabaijasch handelsblad, 06-05-1938 melaporkan Ir. Soekarno saat transit di Soerabaja. Bersama KPM Steamer Valentijn, Ir Soekarno bersama istrinya, dua anak angkat dan tiga pelayan tiba, pada hari Selasa siang (5 Mei) dan keluarga tersebut pada malam hari ini ke Batavia dalam perjalanan mereka ke Benkoelen. Selama Soekarno berada disini (Soerabaja), Soekarno mencari dan  memesan kamar di pusat kota, sementara istri dan orang-orang lain yang besertanya diijinkan untuk mengunjungi teman-teman dan kerabatnya. Keberangkatan Soekarno dari Soerabaja ke Batavia dilaporkan tiga surat kabar. Bataviaasch nieuwsblad edisi 07-05-1938 Soekarno yang awalnya diberangkatkan dengan kapal ke Batavia tiba-tiba diubah dengan menggunakan kereta api dan dilakukan pada malam hari. Saat keberangkatan dari Soerabaja hanya hanya ada orang tua dan kerabat dekat yang hanya diberikan kesempatan salam perpisahan selama lima belas menit.


Ada dua kesempatan Soekarno bertemu dengan Radjamin Nasution yakni yang pertama pada saat di hotel penginapan. Kesempatan kedua adalah pada saat pengantaran keberangkatan dari Soerabaja menuju Batavia. Soekarno dalam hal ini tentu bukan orang bodoh. Soekarno dan petugas PID yang mengawalnya berbeda level. Soekarno meminta pindah kepada pejabat dengan alasan teknis: membuat peluang bertemu dengan siapa Soekarno menginginkan bertemu. Petugas PID hanya melihat Soekarno bertemu dengan orangtua dan kerabat. Sementara Soekarno sudah barang tentu telah menskenariokan ingin bertemu dengan koleganya. Kolega itu ada di dalam barisan kerabat yang hadir di stasion kereta api Soerabaja. Harus diingat inilah satu-satunya kesempatan bertemu dengan kolega (seperjuangan). Singkat kata: Soekarno bukan saja ingin pindah sendiri dari Ende ke Bengkoelen tetapi juga keinginan para koleganya.


Siapa beberapa orang yang hadir dalam salam perpisahan di stasion kereta Soerabaja tersebut? Hanya ada kemungkinan Dr. Soetomo dan Dr. Radjamin. Bahwa Dr. Soetomo kecil kemungkinan hadir. Haagsche courant, 30-05-1938 melaporkan bahwa Dr. Soetomo meninggal dunia hari ini yang diterima dari Aneta yang dirawat selama sebulan di rumah sakit sipil pusat di Surabaya. Dr. Soetomo mengambil alih posisi Soekarno mengenai prinsip non-kerjasama. Berdasarkan berita ini, Dr. Soetomo sudah sakit selama sebulan (sebelum meninggal) dan Dr. Soetomo dianggap non-koperatif (sebagaimana Soekarno). Dr. Radjamin dianggap masih mau bekerjasama. Saat itu Radjamin adalah anggota senior (Wethouder) dewan kota (gemeenteraad) Soerabaja. Dr. Radjamin (Nasution) teman sekelas Dr. Soetomo di STOVIA. Pertemanan Radjamin dan Soetomo sudah bagaikan keluarga. De Sumatra post, 31-05-1938 menyebut Dr. Soetomo pernah bertugas di Batoebara dan Loeboek Pakam. Sementara Dr. Radjamin juga pernah bertugas di Medan dan Belawan. Pendiri PIB (Partai Bangsa Indonesia) adalah Dr. Soetomo yang mana Dr. Radjamin salah satu pengurus di Soerabaja. PIB kemudian melebur ke Parindra. Dalam pemakaman Soetomo ini akan datang dari Batavia beberapa perwakilan gerakan pribumi, termasuk MH Thamrin (Parindra). Dalam pemakaman Soetomo ini, Dr. Radjamin berpidato atas nama keluarga Dr. Soetomo. Dengan demikian, saat keberangkatan Soekarno ke Batavia diduga kuat Dr. Radjamin (Nasution) hadir. Saat pembentukan PPPKI tahun 1927, Dr. Radjamin yang berdinas di Batavia sebelum dipindahkan ke Soerabaja adalah orang yang diminta Parada Harahap untuk mendekati dan mengubah status quo Soetomo (Boedi Oetomo) untuk bergabung dengan PPPKI. Oleh karena itu, melalui Dr, Radjamin pesan politik Soekarno ke teman-teman seperjuangan sebelum berangkat ke Bengkoeloe. Dalam hubungan ini, di Telok Betong sudah barang tentu Dr. Radjamin telah menelpon Mr. Gele Haroen, seorang advokat terkenal di Lampong yang berkantor di Telok Betong tentang rute perjalanan Soekarno tersebut. Gele Haroen (Nasution) adalah alumni sekolah tinggi hukum di Leiden (kelak menjadi Residen Lampoeng). Singkat kata: proses perpindahan Soekarno dari Ende ke Bengkulu adalah kerja gotong royong diantara koleganya yang dikoordinasikan oleh Parada Harahap. Di parlemen (Volksraad), Parada Harahap akan terus berkomunikasi secara intens dengan MH. Thamrin (mertua Egon Hakim) yang juga akan berkoordinasi dengan tiga anggota Volksraad lainnya kelahiran Padang Sidempoean: Mr. Abdul Firman gelar Mangaradja Soangkoepon, Dr. Abdul Rasjid dan Mr. Dr. Todoeng Harahap gelar Soetan Goenoeng Moelia. Untuk mengingatkan kembali: MH Thamrin dan Parada Harahap adalah pendiri PPPKI (1927) yang berkantor di Gang Kenari, dimana di kantor tersebut Parada Harahap memajang dua foto juniornya: Soekarno dan M. Hatta.


Sebelumnya di dalam berita disebutkan bahwa permintaan Soekarno untuk pindah ke Bengkoeloe didorong oleh MH. Thamrin di Volksraad. Di dalam berita disebutkan MH Thamrin mengatakan bahwa Soekarno menderita di Flores karena malaria, jika Soekarno mati karena serangan malaria tersebut maka Pemerintah akan bertanggungjawab (lihat Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 11-06-1957) [Catatan: surat kabar Java Bode sejak 1952 sudah diakuisisi oleh Parada Harahap].


Upaya menakut-nakuti oleh MH Thamrin ini akhirnya permintaan Soekarno dikabulkan. Perpindahan ini akan memberi manfaat: menjauhkan diri dari area Australia (internasional) ke Sumatra (domestik); mendekatkan diri kepada para koleganya terutama di Sumatra yang besar kemungkinan Jepang akan mendudukinya terlebih dahulu; memiliki kesempatan sepanjang perjalanan bertemu para koleganya. Sebelum perpindahan ini sempat muncul keraguan pejabat tinggi untuk menyetujui perpindahan (De Telegraaf, 21-03-1966). Dan harus diingat bahwa yang terbuka ke publik bahwa perpindahan itu adalah atas permintaan Soekarno dan atas biaya sendiri. Dalam hal ini tentu saja pemerintah Hindia Belanda terkecoh. Ini adalah buah pemikiran yang cerdas.  Tegasnya bahwa sangat naif proses perpindahan dari Ende ke Bengkoelen jika dianggap hal sepele dan tidak begitu penting. Ini nyata-nyata kemenangan para revolusioner.


Setelah Soekarno di Soerabaja sempat muncul perjalanan dilanjutkan ke Batavia melalui laut. Akan tetapi terjadi perubahan mendadak. Tentu saja itu menimbulkan pertanyaan. Apa pun yang mendasarinya dan bagaimana keputusannya sehingga perjalanan dengan kereta api malam, tentu hanya para revolusioner yang diuntungkan. Perubahan rute perjalanan tersebut dapat diubah haruslah dikaitkan dengan orang yang memiliki pengaruh, baik secara individu maupun secara kolektif. Saat itu orang-orang yang berpengaruh adalah Dr. Radjamin Nasution (wethouder di Soerabaja yang menjadi anggota Volksraad). Di Volksraad sendiri paling tidak masih ada empat anggota Volksraad yang terkoneksi dengan Parada Harahap, yakni tiga anggota Volksraad kelahiran Padang Sidempoean: Mr. Abdul Firman gelar Mangaradja Soangkoepon, Dr. Abdul Rasjid Siregar dan Mr. Dr. Todoeng Harahap gelar Soetan Goenoeng Moelia. Pemindahan Soekarno ini seakan dilakukan secara diam-diam sebagaimana diberitakan di dalam surat kabar, kenyataannya diketahui oleh para revolusioner. Radjamin Nasution, Dr. Soetomo dan MH Thamrin adalah tokoh utama Parindra. MH Thamrin juga besan dari Dr. Abdoel Hakim Nasution, wakil wali kota Padang. Singkat kata: saat pemindahan Soekarno dari Flores ke Bengkoeloe dikelilingi oleh orang-orang Parada Harahap. Tidak ada nama-nama yang terhubung dengan Soekarno dalam proses pemindahan ini, kecuali Parada Harhap dan kawan-kawannya.


Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 07-05-1938 menambahkan bahwa Soekarno pagi ini telah tiba di Batavia. Pada pukul 11 dengan mobil polisi ke Serang dan malam hari dari pelabuhan Merak (dengan kapal) menuju Oosthaven (Telok Betong?). Dari tempat terakhir ini, dengan kereta api menuju tempat tinggal yang ditunjuk di Benkoelen. Bataviaasch nieuwsblad, 10-05-1938 bahwa Soekarno sekarang telah tiba di bawah pengawasan seorang pejabat penyelidikan politik. Jika Soekarno berangkat dari Batavia tanggal 7 Mei maka keesokan harinya tanggal 8 Mei tiba di Telok Betong. Jika perjalanan ini langsung diteruskan dengan naik kereta ke Lahat dan lalu dilanjutkan dengan mobil ke Bengkoeloe, Soekarno kemungkinan besar sudah tiba di Bengkoeloe tanggal 9 Mei. Dengan demikian benar apa yang dilaporkan Bataviaasch nieuwsblad, 10-05-1938 bahwa Soekarno telah tiba di Bencoelen.


Soekarno selama di Bengkoeloe meski tetap diawasi tetapi masih dapat melakukan aktivitas sosial. Aktivitas yang dilakukannnya diantaranya mengajar dan turut membantu warga untuk membangun atau merenovasi fasilitas umum seperti sekolah dan masjid. Pada situasi inilah Soekarno bertemu dengan seorang gadis bernama Fatmawati. Dalam foto disamping ini pada tahun 1939 di Bengkoelen, Soekarno (di tengah) yang mana pada barisan depan di sebelah kiri anak angkat Soekarno bersama Inggit Garnasih bernama Ratna Djoeami dan di sebelah kanan adalah pacar Soekarno bernama Fatmawati (De tijd: dagblad voor Nederland, 22-06-1970). Orang yang bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan bulanan Soekarno adalah LGM Jaquet, aspirant-controleur di Benkoelen (NRC Handelsblad, 28-04-1979).


Soekarno pertama menikah dengan putri Tjokroaminoto, Oetari di Soerabaja. Saat Soekarno di Bandoeng, Soekarno yang tinggal di rumah [Hadji Mohammad] Sanoesi jatuh cinta dengan putrinya, Inggit Garnasih. Oetari diceraikan dan Inggit dinikahi. Inggit yang lebih tua dari Soekarno ikut diasingkan ke Flores dan kemudian ikut ke Bengkoeloe.


Bengkulu adalah segalanya bagi Ir. Soekarno, jauh melebihi penjara Soekamiskin di Bandoeng (1930-1931) dan tempat pengasingan di Ende, Flores (1934-1938). Bengkoeloe adalah suatu skenario, suatu tempat yang indah yang akan selamanya terkesan bagi Soekarno. Pilihan Bengkoeloe sebagai tempat pengasingan Soekarno bukanlah karena sesukahati Soekarno memilih. Bengkoeloe dipilih oleh Parada Harahap.


Pada tahun 1938 Dr, Hazairin asisten dosen di Rehthoogeschool diangkat menjadi Ketua Pengadilan di Landraad di Padang Sidempoean. Di kampus ini Dr. Husein Djajadiningrat adalah guru besar. Parada Harahap sudah kenal lama Husein Djajadiningrat sedangkan Hazairin saat menulis desertasinya di Rehthoogeschool melakukan penelitian lapangan di Bengkulu (lulus tahun 1936). Parada Harahap tahun 1927 adalah sekretaris Sumatranen Bond juga sudah lama kenal Hazairin, selain asal satu daerah juga Hazairin adalah anggota Sumatranen Bond ketika memulai kuliah Rehthoogeschool dengan Amir Sjarifoeddin. Parada Harahap dan Hazairin kebetulan keduanya adalah ‘gibol’ yang kerap bermain sepakbola dalam satu tim. Oleh karenanya perpindahan Soekarno dari Ende sangat naif jika itu bersifat random dan juga sangat naif jika tempat yang baru dipilih Bengkulu juga bersifat random. Boleh jadi pengenalan Bengkulu tidak hanya atas deskripsi Hazairin dan boleh jadi Soekarno sudah pernah ke Bengkulu? Sebab Soekarno diduga kerap secara diam-diam ke Tapanoeli. Pada tahun 1932 Ir. Soekarno datang ke Tapanoeli  dalam rangka pembentukan divisi Partai Nasional Indonesia (lihat De Sumatra post, 13-05-1932). Kunjungan Soekarno ke Tapanoeli dapat mudah dipahami, karena besar dugaan atas petunjuk dari Parada Harahap. Tentu saja tidak hanya itu, PNI memiliki basis massa di Tapanoeli dan di Sumatra Barat. Sebagaimana diketahui pemimpin PNI di Sumatra Barat adalah Dr. Abdul Hakim (lihat De Sumatra post, 14-01-1922) dan pemimpin NIP di Tapanoeli adalah Dr. Abdoel Karim. Sebagaimana diketahui juga bahwa pendiri NIP adalah Dr. Tjipto di Bandoeng. Hubungan antara Abdul Hakim dan Abdul Karim dengan Tjipto Mangoenkosoemo adalah teman sekelas di Docter Djawa School. Untuk sekadar diingat kembali bahwa (sejak awal kebangkitan bangsa/pergerakan politik Indonesia) Parada Harahap di Batavia adalah ‘mentor politik’ dari trio revolusioner muda: Soekarno, M. Hatta dan Amir. Dalam fase ini, pada tanggal 29 Desember 1929 sepulang dari Kongres PPPKI ke 2 di Solo, Soekarno ditangkap. Lalu pada tanggal 18 Juni Soekarno diadili di Pengadilan Landraad di Bandoeng dan kemudian didakwa hukuman empat tahun penjara. Namun, akibat adanya pengurangan hukuman, Soekarno dilepas pada tanggal 31 Desember 1931 (lihat De tijd: dagblad voor Nederland, 22-06-1970). Pada hari-hari setelah bebas inilah Soekarno terdeteksi berada di Tapanoeli. Lalu kemudian, pada tanggal 31 Juli 1933, Soekarno ditangkap lagi karena melakukan manuver politik. Kali ini Soekarno tidak diadili namun dengan keputusan Gubernur Jenderal langsung diasingkan ke  Ende, Flores (lihat De tijd: dagblad voor Nederland, 22-06-1970). Sejak diasingkan di Ende, Soekarno kerap dipojokkan oleh pers pribumi. Sebagaimana Parada Harahap yang terus konsisten mengawal karir politik Soekarno, ketika semua surat kabar memojokkan Soekarno, hanya Parada Harahap yang terang-terangan melalui surat kabar miliknya, Tjaja Timoer yang membela Soekarno. Dalam hubungan ini diduga bahwa Parada Harahap adalah pendukung utama dana politik Soekarno termasuk dukungan dana dalam proses perpindahan Soekarno dari Ende ke Bengkoeloe (lihat Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 01-05-1940). Oleh karenanya, Soekarno dalam pengasingan (terutama di Bengkoeloe) tidak sendiri alias terasing secara sosial. Soekarno terkawal dengan baik mulai dari Soerabaja oleh Dr. Radjamin Nasution, di Djakarta oleh Parada Harahap dkk, di Telok Betong, Lampoeng oleh Gele Haroen Nasution dan ayahnya Dr. Haroen Al Rasjid serta Mr Abdoel Abbas (Siregar), di Padang oleh Egon Hakim Nasution dan ayahnya Dr. Abdul Hakim, di Solok oleh Eny Karim dan ayahnya Dr. Abdul Karim (Lubis) dan di Padang Sidempoean oleh Mr. Dr. Hazairin (Harahap) dan tentu saja di Medan oleh Adinegoro dkk. Relasi-relasi inilah secara politis nyaris tidak terungkap saat mana Soekarno mengasingkan diri di Bengkoeloe (bukan diasingkan!).


Selama hari-hari Soekarno di pengasingan merasa nyaman dan aman.Soekarno nyaman karena selama berinteraksi sosial dengan menduduk mengalami jatuh cinta (seorang gadis cantik Fatmawati). Soekarno juga aman karena kerap dikunjungi oleh Gele Haroen dari Tandjong Karang dan Egon Hakim dari Padang. Gele Haroen dan Egon Hakim yang bersaudara sepupu adalah sama-sama advocat lulusan dari Universiteit Leiden.


Antara Tandjong Karang dan Padang tidak terlalu jauh dalam pelayaran. Di tengah dua kota ini terdapat Bengkoeloe. Saling mengunjungi antar keluarga Gele Haroen dan keluarga Egon Hakim tentu saja tetap terjaga. Dalam perjalanan antar dua kota inilah Egon Hakim dan Gele Haroen mampir ke Bengkoeloe. Boleh jadi juga dilakukan oleh Parada Harahap jika pulang kampung ke Padang Sidempoean melalui Tandjong Priok menuju pelabuhan Sibolga dan mampir di Bengkoeloe. Sementara itu, Mohammad Hatta yang dipindahkan dari Digoel ke Banda, memang terpencil dan sulit dikunjungi oleh rekan-rekannya. Namun pemindahan ke Banda tahun 1937sudah sedikit diuntungkan bagi Parada Harahap di Batavia dan Radjamin Nasution di Soerabaja, karena sudah dipisahkan dari tahanan lain di Digoel. Hal ini baru terlihat nanti, ketika terjadi pendudukan Jepang, pada tahun 1943 sudah habis dievakuasi semuanya ke kamp Covra di New South Wales, Australia (200 Km dari Sydney).


Sementara itu, Dahlan Abdoellah tidak tergantikan di dewan kota (gemeenteraad) Batavia. Dahlan Abdoellah dengan sendirinya menjadi wethouder. Di Batavia, Loco Burgemeester dalam posisi kosong karena wakil wali kota  R. Ng Soebroto dimutasi ke kota lain. Nama Dahlan Abdoellah muncul ke permukaan untuk dicalonkan sebagai Loco Burgemeester (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 08-09-1939).


Dalam sejarah Hindia Belanda (baca: Indonesia), sebelumnya hanya ada dua kota (gemeente) yang pernah memiliki wakil wali kota (loco burgemeester) yang berasal dari orang pribumi. Dua wakil wali kota tersebut adalah M. Husni Thamrin di Kota Batavia dan Abdoel Hakim di Kota Padang. Menariknya, jabatan wakil wali kota Kota Padang ini dipegang Abdoel Hakim selama 11 tahun (1931-1942). Suatu waktu yang terbilang sangat lama bagi seorang wakil wali kota, apalagi pribumi, Untuk sekadar diketahui MH Thamrin dan Abdoel Hakim Nasution besanan. Anak Abdoel Hakim bernama Egon Hakim menikah dengan putri MH Thamrin.


Siapa yang menjadi wali kota merupakan hasil proses ‘tawar menawar’ antara keputusan dewan kota dengan Gubernur dan atau Gubernur Jenderal. Profil kandidat wali kota selalu dipilih berdasarkan portofolio tertinggi. Dia harus mampu (kapabel) mengelola kota (karena taruhannya untuk mampu mengkreasi pendapatan). Kandidat juga harus dapat diterima (akseptabel) oleh penduduk (melalui wakil di dewan). Lamanya seorang )tetap) menjadi wali kota tergantung kedua hal tersebut. Dua wali kota yang berumur panjang adalah wali kota Medan (Daniël Mackay dari tahun 1918 hingga 1931) dan wali kota Padang WM. Ouwerkerk (selama 12 tahun tahun, dari 1928 hingga 1940). Demikian juga dengan kandidat wakil wali kota juga dipilih dan ditetapkan atas dasar kapabilitas dan akseptabilitas baik yang berasal dari orang-orang Eropa/Belanda dan (kemudian) dari orang pribuni.


De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 22-01-1930 Batavia, Januari 21 (Aneta). Dalam pertemuan pagi ini Dewan Walikota dan Aldermen, Mr Thamrin diangkat wakil walikota kedua Batavia. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 09-12-1931: ‘Wakil Walikota Padang: Sebuah laporan resmi mengumumkan bahwa Mr C. Hoogenboom mengundurkan diri sebagai wakil walikota Padang dan dia akan menggantikan Mr. M. Passer, sebagai anggota dewan Kota Padang. Sementara untuk Wakil Wali Kota diangkat, anggota dewan,  Dr A. Hakim’.


Akhirnya Dahlan Abdoellah dari Partai Parindra ditetapkan menjadi Loco Burgemeester di Gemeete Batavia (De Indische courant, 14-02-1939). Sementara Radjamin Nasution, wethouder di Soerabaja tidak pernah menjadi Loco Burgemeester, karena Radjamin Nasution 'naik kelas' pada pemilihan tahun 1938 menjadi anggota Volksraad dari Partai Parindra. Sedangkan R. Atmadinata, wethouder di Bandoeng selain gagal menjadi Loco Burgemeester juga gagal menjadi anggota Volksraad.


Dahlan Abdoellah, kelahiran Priaman adalah satu-satunya pribumi yang menjadi Loco Burgemeester dari kalangan guru. Satu guru, wethouder di Bandoeng, R Atmadinata tidak pernah memiliki kesempatan. Sementara itu, MH Thamrin berasal dari kalangan pengusaha. Sedangkan wethouder yang menjadi Loco Burgemeester di Padang adalah seorang dokter, kelahiran Padang Sidempoean.


Dalam perkembangannya Radjamin Nasution tengah reses di Volksraad dan pulang kampung di Soerabaja. Saat itu sudah terdengar luas kabar bahwa militer Jepang telah melakukan pemboman di sejumlah wilayah di Indocina. Radjamin Nasution tiba-tiba mendapat surat dari anak perempuannya, seorang dokter yang bersuamikan dokter yang sama-sama berdinas di Tarempa, Tandjong Pinang, Kepulauan Riau. Surat ini ditujukan kepada khalayak dan cepat beredar, karena termasuk berita penting masa itu.


Di Soerabaja, media berbahasa Melayu paling berpengaruh adalah surat kabar Soeara Oemoem. Surat kabar Soeara Oemoem merupakan bentuk lebih lanjut surat kabar Bintang Timoer milik Parada Harahap pada tahun 1928. Setelah kongres PPPKI di Solo, Dr. Soetomo meningkatkannya menjadi surat kabar Soeara Oemoem yang mengambil nama surat kabar tempo doeloe yang bernama Soeara Djawa yang pernah melansir surat kabar Benih Mardeka yang terbit di Medan tentang kasus Poenale Sanctie yang dibongkar oleh Parada Harahap. Surat kabar Soeara Oemoem kemudian menjadi organ partai PBI/Parindra.

Surat kabar Soeara Oemoem yang terbit di Surabaya mempublikasikan isi surat keluarga (anak kepada ayahnya) tersebut menjadi milik public sebagaimana dikutip oleh koran De Indische Courant tanggal 08-01-1942. Berikut isi surat tersebut.

Tandjong Pinang, 22-12-194l.
Dear all. Sama seperti Anda telah mendengar di radio Tarempa dibom. Kami masih hidup dan untuk ini kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Anda tidak menyadari apa yang telah kami alami. Ini mengerikan, enam hari kami tinggal di dalam lubang. Kami tidak lagi tinggal di Tarempa tapi di gunung. Dan apa yang harus kami makan kadang-kadang hanya ubi. Tewas dan terluka tidak terhitung. Rumah kami dibom dua kali dan rusak parah. Apa yang bisa kami amankan, telah kami bawa ke gunung. Ini hanya beberapa pakaian. Apa yang telah kami menabung berjuang dalam waktu empat tahun, dalam waktu setengah jam hilang. Tapi aku tidak berduka, ketika kami menyadari masih hidup.


Hari Kamis, tempat kami dievakuasi….cepat-cepat aku mengepak koper dengan beberapa pakaian. Kami tidak diperbolehkan untuk mengambil banyak. Perjalanan menyusuri harus dilakukan dengan cepat. Kami hanya diberi waktu lima menit, takut Jepang datang kembali. Mereka datang setiap hari. Pukul 4 sore kami berlari ke pit controller, karena pesawat Jepang bisa kembali setiap saat. Aku tidak melihat, tapi terus berlari. Saya hanya bisa melihat bahwa tidak ada yang tersisa di Tarempa.


Kami mendengar dentuman. Jika pesawat datang, kami merangkak. Semuanya harus dilakukan dengan cepat. Kami meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sampan. Butuh waktu satu jam. Aku sama sekali tidak mabuk laut….. Di Tanjong Pinang akibatnya saya menjadi sangat gugup, apalagi saya punya anak kecil. Dia tidak cukup susu dari saya...Saya mendapat telegram Kamis 14 Desember supaya menuju Tapanoeli...Saya memiliki Kakek dan bibi di sana…Sejauh ini, saya berharap kita bisa bertemu….Selamat bertemu. Ini mengerikan di sini. Semoga saya bisa melihat Anda lagi segera. [Catatan: kakek dan bibinya di Padang Sidempoean; sedangkan orangtua, suaminya Dr. Amir Hoesin Siagian berada di Laboehan Bilik, Labohan Batoe].


Boleh jadi berita itu di satu sisi sangat menakutkan, karena tidak lama kemudian Soerabaja juga dibom oleh militer Jepang. Sementara di sisi lain, kehadiran militer Jepang akan melegakan napas. Selama ini orang Indonesia tertindas oleh pemerintah Hindia Belanda, para politisi dijebloskan ke penjara dan diasingkan.


Militer Jepang telah memilih Radjamin Nasution menjadi pemimpin di Soerabaja (Walikota). Radjamin Nasution dipilih dibandingkan yang lain karena Radjamin Nasution satu-satunya tokoh pribumi di Surabaya yang memiliki portfolio paling tinggi. Sahabat baiknya Dr. Soetomo setahun sebelumnya telah meninggal dunia. Radjamin Nasution selain dikenal sebagai Wethouder (anggota senior dewan kota) yang pro rakyat, Radjamin Nasution juga diketahui secara luas sangat dekat dengan rakyat dan didukung tokoh-tokoh ‘adat’ di Soerabaja. Radjamin Nasution juga berpengalaman dalam pemerintahan Belanda sebagai pejabat tinggi (eselon-1) Bea dan Cukai di Soerabaja. Tentu saja, Radjamin Nasution juga seorang yang cerdas, dokter, lulusan perguruan tinggi, STOVIA di Batavia.


Dalam perkembangannya terlihat reaksi penduduk sangat bersukacita dengan kehadiran militer Jepang dan terusirnya Belanda. Tidak hanya di Soerabaja, di berbagai wilayah militer Jepang kemudian membentuk pemerintahan.


Surat kabar Soerabaijasch Handelsblad yang beberapa minggu terakhir berhenti terbit (karena proses pendudukan Jepang), terbit kembali tanggal 27-04-1942. Disebutkan bahwa Radjamin telah membentuk panitia peringatan ulang tahun Tenno Haika. Panitia terdiri dari, Ketua: Ruslan Wongsokoesoemo, dan sekretaris: Dr Angka Nitisastro. Kegiatan menghormati Raja Jepang itu meliputi berbagai kegiatan, seperti karnaval, hiburan rakyat, dan pertandingan sepakbola. Untuk pertandingan sepakbola dilaksanakan tiga hari 28-30 April 1942 yang diikuti empat klub, yakni: Persibaja (Persatuan Sepakbola Indonesia, Soerabaja), HBS, Tiong Hwa dan Excelsior.


Di Batavia, militer Jepang mengangkat Dahlan Abdoellah sebagai wali kota, sebagaimana di Soerabaja, Radjamin Nasution menjadi wali kota. Dahlan Abdoellah sebelumnya adalah wethouder di gemeenteraad Batavia yang menjadi loco burgemeeter kedua  bersama Drs. A. Th. Bogaardt. Bataviaasch nieuwsblad, 17-01-1942 melaporkan bahwa Drs. A. Th. Bogaardt dan Dahlan Abdoellah terlibat dalam penataan pekuburan boemi poetra Gaskoeba/BIKOS, sementara Menteng Poelo sebagai kuburan korban perang.


Soerabaja dan Batavia adalah dua kota utama pendudukan militer Jepang. Bahkan ibukota militer Jepang lebih tepat disebut Soerabaja daripada Batavia. Sebagaimana diketahui hanya tiga kota di era kolonial Belanda dimana Jepang memiliki konsulat yakni Batavia, Soerabaja dan Medan. Kapal-kapal Jepang banyak bersandar di Soerabaja, bahkan armada laut Jepang lebih memilih Tandjong Perak daripada Tandjong Priok. Hal inilah dulu yang menjadi salah satu alasan mengapa Parada Harahap dan rombongan sepulang dari Jepang lebih memilih Soerabaja daripada Batavia. Namun pada masa pendudukan Jepang, pusat Jepang terbagi tiga: Batavia, Soerabaja dan Fort de Kock (menggantikan Singapoera). Pusat militer Jepang di Asia Tenggara berada di Saigon.


Penetapan Radjamin Nasution dan Dahlan Abdoellah bukanlah karena pilihan sendiri oleh para petinggi militer Jepang, melainkan usulan pimpinan di pihak Indonesia. Pada masa transisi ini (Belanda digantikan Jepang), pemimpin militer Jepang harus membagi perhatian dengan para pemimpin Belanda dan para pemimpin Indonesia. Dalam hubungan ini, di pihak Indonesia sudah terbentuk grup pengambilan keputusan (semacam kabinet bayangan) yang secara setara bekerjasama dengan pimpinan militer Jepang di Indonesia. Siapakah mereka: Parada Harahap, Mohammad Hatta dan Soekarno.


Siapakah yang merekomendasikan bahwa Radjamin Nasution dan Dahlan Abdoellah sebagai wali kota di dua kota utama tersebut?. Besar dugaan adalah Parada Harahap yang merapat ke Jepang (MH Thamrin sudah tiada, meinggal tahun 1941). Sebab hanya Parada Harahap yang masih bebas dan berada di Batavia. Ini tentu karena Parada Harahap sudah sejak lama sangat dekat dengan konsulat Jepang di Batavia? Sementara Soekarno di Sumatra dan Mohammad Hatta dan Sjahrir di Maluku yang pada posisi proses evakuasi berada di bawah kendali Belanda. Kebetulan, Radjamin Nasution dan Dahlan Abdoellah sama-sama pernah sebagai wethouder. Suatu jabatan terhormat di lingkungan masyarakat pribumi, karena wethouder adalah anggota dewan kota senior. Dengan kata lain Radjamin Nasution dan Dahlan Abdoellah didukung oleh rakyat dan juga didukung dari atas. Radjamin Nasution dan Dahlan Abdoellah adalah pentolan Partai Parindra, partainya MH Thamrin juga.


Pembentukan struktur administrasi pemerintahan pendudukan militer Jepang dan proses penempatan siapa yang menduduki posisi, seperti posisi Radjamin Nasution dan Dahlan Abdoellah yang disebutkan, terlihat jelas merupakan orang-orang yang selama ini terhubung dengan Parada Harahap, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta di Batavia dan Adinegoro di Medan (Abdullah Lubis telah tiada, meninggal tahun 1938) dan Dr. Samsi di Bandoeng serta Abdoel Hakim Harahap di Tapanoeli. Apakah ini serba kebetulan atau kepastian karena posisi strategis Parada Harahap, sebagai orang pertama yang pernah berbicara dengan pemerintah Jepang di Kobe. Jepang tahun 1933/1934.


Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir dipindahkan pada Februari 1942 dari Maluku dievakuasi oleh Belanda ke Soekaboemi. Rute evakuasi ini dari Maluku ke Soerabaja lalu naik kereta via Djogjakarta dan Bandoeng. Sementara Soekarno dievakuasi dari Bengcoelen ke Padang. Titik-titik evakuasi ini berada di sisi Samudara Hindia (yang memudahkan tujuan evakuasi di Australis (basis van Mook selama pendudukan Jepang). Sementara itu, ketika Belanda di Sumatra melakukan evakuasi Soekarno dari Bengkoelen turut evakuasi ke Padang. Dalam situasi panik ini, Egon Hakim mengamankan Soekarno di Padang.


Dalam perkembangannya, di Batavia, Mohammad Hatta bertemu pimpinan militer Maj. Generaal Harada. Di Padang, Soekarno bersama Egon Hakim pada bulan Maret 1942 menuju ke Fort de Kock, markas pimpinan militer (dipindahkan dari Singapoera) (lihat De waarheid, 25-09-1945). Dari Fort de Kock inilah lalu kemudian kerjasama strategis pimpinan militer Jepang dengan pimpinan politik Indonesia mulai dirancang. Dalam fase transisi ini, di Batavia, Parada Harahap yang cukup dekat dengan konsulat Jepang di Batavia memainkan peran dalam pembentukan struktur pemerintahan pendudukan Jepang. Soekarno berada di Fort de Kock selama empat bulan (lihat De waarheid, 25-09-1945). Kota di Sumatra yang pertama diduduki adalah Palembang (16 Februari 1942) dan kemudian militer Jepang di Fort de Kock (17 Maret 1942). Soekarno dievakuasi dari Bangkoelen ke Padang antara bulan Februari dan Maret 1942.


Mengapa begitu lama karena situasi dan kondisi belum kondusif untuk mengimplementasikan kerjasama Jepang dan Indonesia. Di satu pihak keberadaan Belanda belum steril dan di pihak lain militer Jepang masih melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia. Pada fase inilah skenario kerjasama dimantapkan antara militer Jepang dengan para pemimpin Indonesia, antara lain yang boleh jadi paling utama: Soekarno di Padang dan Fort de Kock, Abdullah Lubis dan Adinegoro di Medan, Abdul Hakim Harahap dan Hazairin di Tapanoeli, Parada Harahap dan Mohammad Hatta di Batavia serta Gele Haroen dan Abdul Abbas di Tandjong Karang (Lampong).


Lalu kemudian, pada bulan Juli 1942 Soekarno berangkat ke Batavia (lihat De waarheid, 25-09-1945) dan tentu saja bergabung dengan kawan lama yang sudah lama menunggu yang satu visi dan misi sebagai pejuang revolusioner (non-cooperative terhadap Belanda), yakni: Parada Harahap dan Mohammad Hatta. Pada era kolonial, Soekarno adalah anti Jepang bahkan Soekarno dievakuasi ke Padang minta untuk dievakuasi juga karena takut Jepang (Amigoe di Curacao, 02-10-1945). Lantas mengapa setelah kedatangan Jepang di Sumatra berubah dan dibawa ke pimpinan Jepang (di Fort de Kock)? Di sinilah peran/jaminan Parada Harahap dan Mohammad Hatta dan yang membawanya ke Fort de Kock adalah Egon Hakim.


Sebelumnya, Mohammad Hatta dievakuasi dari Maluku 1 Februari 1942 ke Soekaboemi. Sebagaimana Soekarno dari Padang ke Fort de Kock, juga Mohammad Hatta dari Soekaboemi ke Batavia/Djakarta. Ini terjadi saat Belanda sudah merangsek ke Bandoeng dan militer Jepang membuat markas di Batavia. Soekaboemi dengan Padang berbeda, Di Padang, Belanda memiliki akses langsung ke kapal di laut, tetapi di Soekaboemi tidak ada akses. Karenanya semua orang Belanda di Soekaboemi langsung diinternir militer Jepang. Mohammad Hatta dengan sendirinya mudah bebas. Tanggal 21 Maret 1942 Mohammad Hatta dan Amir Sjarifoeddin berangkat ke Batavia. Soetan Sjahrir tidak bersedia ikut. Perjalanan Mohammad Hatta dari Soekaboemi ke Batavia relatif bersamaan perjalanan Soekarno dan Egon Hakim dari Padang ke Fort de Kock. Di Batavia, satu-satunya tokoh yang memiliki kontak langsung dengan konsulat Jepang (pemerintah militer Jepang) adalah Parada Harahap. Oleh karenanya Parada Harahap adalah yang mengatur skenario pertemuan Soekarno dan Mohammad Hatta dengan petinggi militer Jepang di dua tempat yang berbeda (sudah barang tentu ada kalanya pertemuan jarak jauh ini dilakukan lewat radio dimana Soekarno dan pimpinan Jepang di Fort de Kock dan Mohammad Hatta dengan pimpinan Jepang di Batavia. Parada Harahap hanya sutradara yang bermain di belakang layar.

Pembicaraan Parada Harahap dan Mohammad Hatta dengan Jepang menjadi lebih leluasa di Batavia, sebagaimana Soekarno di Fort de Kock. Dalam situasi ini antara Soekaboemi dan Batavia terdapat dua tokoh lain Amir Sjarifoeddin dan Sjahrir. Jangan lupa, di Soekaboemi terdapat rumah Dr. Sorip Tagor (kepala dinas peternakan Priangan) pendiri Sumatra Sepakat bersama Dahlan Abdoellah di Belanda tahun 1917. Sebagaimana di Padang sebagai wilayah kerja advocaat Egon Hakim, maka di Soekaboemi adalah wilayah kerja advocaat Amir Sjarifoeddin. Sudah tentu dalam hal ini boleh dikatakan pengacara Soekarno di Fort de Kock adalah Egon Hakim dan pengacara Mohammad Hatta di Soekaboemi adalah Amir Sjarifoeddin. Kebetulan dua pengacara sama-sama menempuh sekolah menengah (setingkat SMA) dan memasuki fakultas hukum di Belanda.

Dalam perkembangannya Amir Sjarifoeddin dan Soetan Sjahrir berbeda dengan Parada Harahap, Soekarno, Mohammad Hatta dan Mohammad Jamin yang bekerjasama dengan Jepang. Amir Sjarifoeddin dan Soetan Sjahrir bersikap non-cooperative dengan pemerintahan militer Jepang. Mengapa? Amir Sjarifoeddin dan Soetan Sjahrir selain pernah studi di Belanda pada dasarnya tidak pernah terhubung dengan Jepang. Lalu bagiamana dengan Soekarno dan Mohammad Hatta? Saat Soekarno ditangkap (sebelum muncul resolusi pengasingan ke Flores), Parada Harahap melakukan kontak kerjasama (cooperative) dengan konsulat Jepang di Batavia lalu memimpin tujuh revolusioner ke Jepang. Parada Harahap mengajak Mohammad Hatta dalam rombongan ini sebagai penasehat ekonomi (yang baru selesai studi di Belanda dan sudah berada di tanah air). Dengan demikian, rapor Parada Harahap dan Mohammad Hatta di sisi Jepang sangat bagus, sebaliknya sangat buruk di sisi Belanda. Nah, sikap terakhir berada di tangan Soekarno di Fort de Kock bersama Egon Hakim (yang selama pengasingan Soekarno di Bengkoelen kerap dikunjungi oleh Egon Hakim, sang anak Loco Burgemeester Padang yang juga menantu MH Thamrin)..


Kedatangan Soekarno di Batavia sudah barang tentu membuat Parada Harahap dan Mohammad Hatta tersenyum, Lalu pemimpin militer Jepang mengangkat Soekarno sebagai partner utama Jepang ditengah penduduk Indonesia yang disebut Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Voorzitter van de Centrale Advies Raad) Tjoeo Sangi In. Atasan Soekarno adalah Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer Tertinggi yang merangkap Kepala Staf  Militer) di Indonesia. Wakil Ketua Dewan dalam hal ini, dan dengan sendirinya adalah Mohammad Hatta.


Di daerah dibentuk Shu Sangi Kai (Dewan Penasehat Daerah). Di Sumatra Timur yang berkedudukan di Medan, Adinegoro diagkat sebagai Wakil Shu Sangi Kai. Sementara di Tapanoeli yang berkedudukan di Taroetoeng diangkat Abdul Hakim Harahap yang membawahi beberapa kabupaten yang mana di Tapanuli Selatan diangkat Hazairin (anggota Sumatranen Bond di Batavia teman main sepakbola Parada Harahap). Dr. Radjamin Nasution, anggota senior (Wethouder) dewan kota (gemeenteraad) Soerabaya diangkat menjadi Wali Kota Soerabaya. Dan, Di Batavia Dahlan Abdoellah diangkat menjadi Wali Kota. Kedudukan wali kota di kota utama tersebut sangat vital dan dalam hal ini pernan Dahlan Abdoellah di Batavia dan Radjamin Nasution di Soerabaja sangatlah strategi. Ringkasnya: Struktur keputusan terpenting pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada dasarnya hanya di Jawa dan Sumatra. Parada Harahap memulainya di Batavia (dengan konsulat Jepang) lalu kemudian menyusul Mohammad Hatta dan Soekarno. Setelah itu pengangkatan wali kota Batavia Dahlan Abdoellah dan wali kota Soerabaja Radjamin Nasution. Selanjutnya baru menyusul struktur keputusan di tingkat wilayah: Ibu kota Sumatra dipindah dari Medan ke Fort de Kock, yang dalam hal ini Adinegoro di Medan pindah ke Fort de Kock. Lalu Abdoel Hakim Harahap dari Makassar dipindahkan ke Tapanoeli di Tarutung. Bukankah semua nama-nama ini telah terhubung dengan Parada Harahap sejak 1933? Dan, pusat wilayah pemerintahan pendudukan militer Jepang hanya terdapat di tiga kota: Batavia (angkatan darat), Soerabaja (angkatan laut) dan Fort de Kock (angkatan darat). Koordinator propaganda Jepang di Sumatra adalah Adinegoro dan koordinator di Jawa adalah BM Diah (keduanya boleh dibilang adalah anak buah Parada Harahap).


Yang duduk sebagai anggota Tjoeo Sangi In yang diketuai Soekarno antara lain Drs. Mohammad Hatta, Dr. Abdoel Rasjid Siregar (anggota Volksraad dari dapil Tapanoeli, pendiri Bataksc Bond, adik Mangaradja Soeangkoepon ), Mr. Dr. Husein Djajadiningrat. Ketiga tokoh ini sangat dikenal Parada Harahap. Dalam pembentukan PPPKI tahun 1927 dilakukan di rumah Husein Djajadiningrat. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Tjoeo Sangi In) di Djakarta melaporkan tentang (hasil) keputusan Sidang Dewan pertama kepada Kepala Dewan Militer Jepang (Gunseikan) pada tanggal 20 Oktober 1943.


Parada Harahap sendiri tidak termasuk dalam anggota dewan yang diketuai Soekano ini, tetapi Parada Harahap (sesuai profesinya dan julukannya The King of Java Press) menjadi pemimpin sentral dari pihak Indonesia di pusat informasi Jepang untuk urusan intelijen dan propaganda. Dalam urusan intelijen Parada Harahap menempatkan Zulkifli Lubis. Parada Harahap juga merekrut tiga pemuda seusia untuk bekerja di Radio Militer Jepang di Batavia yang kelak lebih dikenal sebagai Adam Malik (pendiri kantor berita Antara), Mochtar Lubis (pendiri surat kabar Indonesia Raya) dan Sakti Alamsjah Siregar (pendiri surat kabar Pikiran Rakyat Bandoeng). Sementara BM Diah menjadi pemimpin media Jepang di Batavia dan Adinegoro di Sumatra. Armijn Pane memimpin di lembaga kebudayaan. Mereka ini semua kalau tidak mau disebut kader adalah terkoneksi erat dengan Parada Harahap. Adam Malik pada prinsipnya adalah kader dari Jahja Malik Nasution dan Tan Malaka.


Indonesia hanyalah salah satu wilayah pendudukan Jepang di Asia Pasifik. Sukses Soekarno memimpin Tjoeo Sangi In  dan telah melaporkan hasil keputusan sidang pada tanggal 20 Oktober 1943 mengindikasikan Indonesia telah menjadi anggota yang baik dalam Asia Raya (Japanse Groot-Azie). Karena itu, Kaisar Hirohito merasa perlu mengundang Soekarno untuk berkunjung ke Jepang. Kunjungan ini lalu dilaksanakan pada bulan November 1943.


Kunjungan Soekarno ke Jepang didampingi oleh Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Ini berarti kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Mohammad Hatta ke Jepang. Sebelumnya, Mohammad Hatta berkunjung ke Jepang yang dipimpin oleh Parada Harahap pada tahun 1933. Saat itu Mohammad Hatta masih berumur 31 tahun (baru lulus sarjana). Kini, 1943 pada umur 41 tahun sudah sangat matang. Kunjungan Soekarno dan Hatta ke Jepang boleh jadi membuat Parada Harahap sumringah. Parada Harahap sangat mengidolakan Soekarno dan Hatta dan memajang foto tokoh revolusioner ini di kantor Parada Harahap di Gedung PPPKI di Gang Kenari sejak 1928. Di Jepang, Soekarno dianugerahi oleh Kaisar Hirohito bintang de orde van de Heilige Schat, tweede klasse (lihat Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 12-03-1966). Pada tahun 1933/1934 pers Jepang memberi julukan kepada Parada Harahap sebagai The King of Java Press.


Dalam perkembangan selanjutnya, Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 setelah tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.


Dalam situasi wait and see ini, Soekarno, pemilik bintang de orde van de Heilige Schat, tweede klasse menjadi setia dan kepercayaan Kerajaan Jepang. Dengan kata lain, apapun yang menjadi pendapat Soekarno di tengah militer Jepang di Asia Tenggara dapat dianggap sebagai pendapat kerajaan Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan militer Jepang wilayah Asia Tenggara di Dalat, Vietnam yang kemudian dari pertemuan mengindikasikan bahwa sudah waktunya Indonesia mempersiapkan diri untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara mandiri (tanpa harus ada lagi keterlibatan militer Jepang). Dari Vietnam Soekarno dan Mohammad Hatta bergegas agar PPKI yang dibentuk bertugas.



Dalam situasi yang tidak menentu (wait and see) Soekarno dan Mohammad Hatta di satu sisi berpedoman pada hasil-hasil perumusan PPKI. Sikap kehati-hatian Soekarno dan Mohammmad Hatta tidak seirama dengan aksi para pemuda yang dimotori oleh Adam Malik dan kawan-kawan. Lalu Adam Malik dan kawan-kawan memaksa Soekarno dan Mohammad Hatta untuk segera mendeklrasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.


Siapa yang paling pantas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat itu. Tentu saja bukan Soekarno dan juga bukan Mohammad Hatta. Mengapa? Jika Jepang tidak menyerah (kalah) kepada sekutu, maka Soekarno dan Mohammad Hatta yang seharusnya memproklamasikan. Hal ini karena kedua tokoh ini pemilik portofolio tertinggi saat itu karena telah ikut aktif menyiapkannya (BPUPKI/PPKI). Oleh karena Jepang takluk kepada sekutu, maka pemilik portofolio tertinggi saat itu adalah Amir Sjarifoeddin dan Soetan Sjahrir. Hal ini karena mereka berdua terang-terangan melawan Jepang (non-cooperative). Soetan Sjahrir tidak bisa berbuat banyak, meski bebas, tetapi sepak terjangnya terus diawasi intel/polisi Jepang. Sedangkan Amir Sjarifoeddin Harahap masih mendekam di penjara di kamp militer Jepang. Situasi dan kondisi inilah, meski bukan yang paling ideal, para pemuda akhirnya memaksa Soekarno dan Mohammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan RI. Tak ada rotan, akar pun jadi. Amir Sjarifoeddin baru dibebaskan dari penjara pada tanggal 1 Oktober 1945 (lihat Limburgsch dagblad,     04-07-1947).

Sudah barang tentu di satu sudut, Parada Harahap lega. Yang memaksa adalah Adam Malik dan yang membacakan proklamasi adalah Soekarno dan Mohammad Hatta. Ketiganya adalah kader politik praktis Parada Harahap.

Setelah proklamasi kemerdekaan ini mulailah dibentuk pemerintah Indonesia. Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Di Djakarta, sejumlah tokoh diposisikan untuk membentuk pemerintah di daerah. Untuk Sumatra yang berkedudukan di Medan diutus tiga orang: Mr. Mohammad Hasan dan Dr, Amir yang kelak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur menyusun pemerintahan dan Mr. Abdoel Abbas Siregar yang menjadi ketua KNIP untuk menyusun dewan. Mr. Abdoel Abbas Siregar, advocaat di Tandjong Karang yang kerap mengunjungi Soekarno di pengasikan di Bengkoelen lalu diangkat sebagai Residen Lampoeng. Mr. Abdoel Abbas Siregar adalah teman sekuliah Mohammad Jamin dan Amir Sjarifoeddin di Rechthoogeschool Batavia; Dr. Amir adalah salah satu pendiri Jong Sumatranen Bond dan Mohammad Hasan adalah lulusan fakultas hukum di Universiteit Leiden. Untuk Residen di Midden Sumatra yang berkedudukan di Bukittinggi diangkat Masdoelhak Nasution, Ph.D (teman kuliah Mohammad Hasan di Leiden). Untuk wali kota Medan diangkat Mr . Loeat Siregar dan untuk wali kota Padang diangkat Dr. Abdoel Hakim Nasution (loco burgemeester Padang di era kolonial Belanda). Namun Egon Hakim menolak karena ayahnya sakit dan akan dilakukan operasi. Sebagai penggantinya ditunjuk Mr. Aboebakar Jaar. Di Soerabaja diangkat Dr. Radjamin Nasution. Di Bandoeng diangkat RA Atmadinata sebagai walikota (yang dulu sebagai wethouder di gemeenteraad).


Lantas bagaimana dengan Dahlan Abdoellah? Untuk Batavia, wilayah administrasinya dianggap setingkat gubernur dan diangkat Soewirjo, pendahulu Dahlan Abdoellah ketika menjabat wakil wali kota Batavia/di era kolonial Belanda. Jabatan Dahlan Abdoellah sebagai wali kota Djakarta selama pendudukan Jepang juga tidak mampu mengantarkan dirinya menjadi nomor satu di Djakarta pasca proklamasi kemerdekaan. Dalam hal ini Dahlan Abdoellah kalah bersaing dengan seniornya Soewirjo yang juga pernah sebagai wethouder dan loco burgemeester di era kolonial Belanda. Yang tidak menguntungkan sebagaimana kita lihat segera bahwa Dahlan Abdoellah tersandung kasus selama pendudukan Jepang dan pada saat permulaan RI ini polisi/intel Belanda menangkap dan menahannya (1946-1947). Sejak 1947 hingga pengakuaan kedaulatan RI oleh Belanda (RIS) kabar berita Dahlan Abdoellah tidak terdeteksi. Pasca pengakuan kedaulatan RI, Soewirjo menempati kembali posisinya sebagai Wali Kota Batavia. Namun sebelum diangkatnya Soewirjo sebagai Wali Kota Djakarta, pejabat sementara yang ditunjuk adalah Prof. Soetan Goenoeng Moelia (lihat Het nieuwsblad voor Sumatra, 02-07-1949). Catatan: Dahlan Abdoellah dan Soetan Goenoeng Moelia sudah saling kenal sejak lama ketika mendirikan Sumatra Sepakat di Belanda tahun 1917 dimana ketua Sorip Tagor, Sekretaris Dahlan Abdoellah dan bendahara Soetan Goenoeng Moelia.


Pejabat adalah pucuk-pucuk pimpinan mulai dari Presiden dan Menteri serta di berbagai level mulai dari Gubernur, Wali Kota/Bupati dan seterusnya. Tokoh-tokoh republik lainnya akan terserap ke dewan yang mewakili organisasi atau partai. Hal ini banyak dialami oleh para pejuang-pejuang RI yang dulunya dibuang/diasingkan. Sebagai contoh, Jahja Malik Nasution yang baru pulang dari kamp interniran Belanda di Australia (ex Digoel) menjadi pimpinan dewan kota di Djakarta. Jahja Malik Nasution adalah pimpinan partai bentukan Tan Malaka, yang juga senior dari Adam Malik. Untuk sekadar mengingatkan: Kantor berita Alpena yang didirikan Parada Harahap tahun 1925 tidak aktif lagi, lalu didirikan oleh Adam Malik dengan nama baru kantor berita Antara tahun 1937 dengan pendanaan awal dari Parada Harahap dan kantor/gedung menempati gedung Jahja Malik Nasution sehubungan dengan ditangkapnya Jahja Malik Nasution ditangkap dan kemudian diasingkan ke Digoel tahun 1938. Jahja Malik Nasution menjadi anggota dewan kota dan menjadi salah satu pimpinan 15 Maret 1950. Pada bulan-bulan inilah nama Dahlan Abdoellah direkomendasikan menjadi duta besar di Irak. Namun Wali Kota Soewirjo mengundurkan diri (17 Februari 1950-2 Mei 1951) maka muncul kandidat yakni Mohammad Roem, Buntaran, Sjamsoeridjal dan Jahja Malik Nasution. Kabinet Soekiman memilih Sjamsoeridjal.


Dahlan Abdoellah dan Parada Harahap Wafat: Dwi Tunggal, Tanggal Tunggal, Tinggal Tunggal


Seperti telah diuraikan sebelumnya, setelah proklamasi kemerdekaan RI, Belanda/NICA kembali dan secara perlahan-lahan melakukan intervensi dan bahkan langsung melakukan aneksasi yang menyebabkan meletusnya perang kemerdekaan dimana-mana utamanya di Batavia. Perang kemerdekaan ini kali pertama meletus di Depok pada tanggal 11 Oktober 1945 sebagai respon Belanda/NICA membonceng sekutu/Inggris dalam pembebasan interniran Belanda dan pelucutan tentara Jepang. Pada era perang kemerdekaan ini selain sekutu/NICA mulai menekan pemerintahan RI yang baru juga sejumlah individu menjadi target Belanda. Salah satu diantaranya adalah Dahlan Abdoellah.


Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 29-08-1946: ‘Menurut kantor berita Republik ‘Antara’, Mr HB Dahlan Abdullah, yang bertindak sebagai walikota Republik Batavia, ditangkap oleh polisi sipil Belanda dan dibawa ke penjara Struiswijk, meskipun orang-orang lingkaran peradilan Belanda di Batavia membenarkan laporan ini, mereka bisa pada tahap belum memberikan rincian lebih lanjut dari penyelidikan. Namun, dari sumber lain, Aneta mengetahui bahwa Mr. Abdullah akan ditangkap, karena di zaman Jepang, ketika di bawah kekuasaannya, ia bersalah karena merekrut anak perempuan Indonesia dan Eropa dalam skala besar. untuk mengirimkan ini ke Jepang’. Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 30-08-1946: ‘Dahlan Abdullah. ditangkap oleh polisi Belanda hari Selasa. Secara lebih rinci, Aneta melaporkan tentang penangkapan walikota republik Batavia, Dahlan Abdullah, sebagai berikut: Dalam penyelidikan kasus terhadap Molenkamp dan Benjamins, yang ditahan atas tuduhan memasok gadis-gadis ke kamp-kamp Jepang, telah ditetapkan bahwa Abdullah diduga terkait. Molenkamp dan Benjamins mempekerjakan gadis-gadis dengan dalih palsu sebagai gadis bar dan ketika gadis-gadis ini kemudian membuktikan apa yang sebenarnya mereka alami dan ingin mengundurkan diri, mereka diancam dengan Kempetai. Dahlan Abdullah bekerja sama dalam perekrutan para gadis. Dia juga walikota Batavia selama pendudukan’.


Semakin menguatnya pasukan NICA di belakang pasukan sekutu/Inggris yang melaksanakan tugasnya, pemerintah RI menjadi semakin terdesak. Akibatnya ibukota RI dipindahkan ke Djogjakarta. Rombongan terakhir Pemerintah Republik Indonesia yang hijrah dari Djakarta ke Djogjakarta berkumpul di bekas rumah Soetan Sjahrir yang terdiri dari bagian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Informasi dan Kementerian Perhubungan.


Struktur pemerintahan Idonesia cepat berubah. Kabinet Presidentil (Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang baru dimulai tanggal 2 September 1945 haru berakhir pada tanggal 14 November 1945. Ini sehubungan dengan terjadinya di sejumlah tempat clash antara sekutu/Inggris dengan pejuang RI. Ketika sekutu/Inggris yang masih bekerja (pembebasan interniran Belanda dan pelucutan senjata militer Jepang) untuk membuat situasi lebih kondusif terpaksa dimajukan Soetan Sjahrir sebagai PM (peran Presiden/Wakil Presiden dikurangi). Soetan Sjahrir adalah anti Jepang, sementara Soekarno dan Mohammad Hatta kerjasama dengan Jepang. Kerjasama Sjahrir dengan Inggris akan menjadi lebih efektif. Namun anehnya, sebelum pembentukan kabinetnya, Sjahrir mengatakan ‘bahwa kebijakannya adalah bekerja sama dengan Inggris dalam tugas yang dilakukan’ (perjanjian Postdam), Adapun Belanda, katanya: ‘Saya akan mendorong pemulihan hubungan kami’. Sjahrir mengatakan akan mengesampingkan fasisme Jepang. Dalam pamflet Soetan Sjahrir juga disebut Soekarno dan Mohammad Hatta (yang berada di Djogjakarta) adalah kolaborator Jepang yang akan berakhir (Amigoe di Curacao, 13-11-1945). Sebaliknya, Belanda di belakang sekutu/Inggris terus merangsek. Apakah Sjahrir dalam hal ini telah memberi peluang kepada Belanda? Namun yang jelas hingga pada akhirnya ibukota RI dipindahkan dari Djakarta ke Djogjakarta. Soetan Sjahrir juga menyusul mengungsi ke Djogjakarta. Akan tetapi sejauh ini: sudah terkesan ada perebutan kekuasaan (persaingan) diantara para pemimpin yang ada. Dalam hal ini di satu pihak Soekarno dan Mohammad Hatta dan di pihak lain Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin Harahap.

Satu nama yang disebut dalam rombongan ini yang diduga sebagai ketua tim adalah Mr. Arifin Harahap (adik Mr. Amir Sjarifoeddin, Menteri Keamanan Rakyat). Rombongan terakhir ini berangkat dari Stasion Manggarai menuju Djogjakarta yang dikawal oleh polisi Belanda (lihat Nieuwe courant, 17-10-1946).

Situasi yang tampak chaos diadakan perundingan yang disebut Perundingan Linggar Jati. Dalam perundingan ini wakil Indonesia adalah Soetan Sjahrir sedangkan di pihak Belanda diwakili Wim Schermerhorn dan HJ van Mook dan sebagai penengah dari wakil sekutu/Inggris. HJ van Mook adalah ketua kongres mahasiswa Hindia di Belanda tahun 1917 yang mana saat itu Dahlan Abdoellah mewakili Indisch Vereeniging menyebut dalam pidatonya: ‘Wij, Indonesier’.


Sehubungan dengan penahanan Dahlan Abdoellah, tentu saja tidak bisa diterima oleh Menteri Pertahanan/Keamanan Rakyat Amir Sjarifoeddin Harahap. Untuk tetap menjaga warga republik di Batavia dibentuk  sebuah kantor sekretariat  semacam perwakilan yang berfungsi sebagai penghubung, antara Belanda dan Republik Indonesia (semacam konsulat). Untuk Kepala kantor sekretariat Belanda di Djokja adalah Setiadjit dan untuk kepala kantor sekretariat RI di Batavia diangkat Mr. Arifin Harahap. Dalam hal inilah salah satu fungsi Mr. Arifin Harahap dapat membebaskan Dahlan Abdoellah.


Nieuwe courant, 27-02-1947: ‘Dahlan Abdullah, telah dibebaskan oleh pemerintah Belanda hari ini, menurut Aneta. Dia ditangkap beberapa bulan yang lalu sehubungan dengan peran yang dimainkannya selama pendudukan Jepang. Pada tingkat tertentu, kami diberi tahu bahwa pembebasan ini tidak menyiratkan bahwa tidak ada proses hukum lebih lanjut yang ditujukan kepadanya, tetapi hanya bahwa tidak ada persyaratan untuk membuatnya ditahan lebih lama’.


Lalu kemudian giliran pers yang menjadi target polisi/intel Belanda. Para wartawan republiken terus melancarkan serangan terhadap kehadiran dan penetrasi Belanda dengan cara mereka sendiri: investigasi dan editorial yang tajam. Surat kabar Merdeka pimpinan BM Diah dan kantor berita Antara pimpinan Adam Malik menjadi target utama.


De tijd: dagblad voor Nederland, 21-07-1947: ‘Sepuluh jam setelah penangkapan sejumlah anggota kantor berita Antara Indonesia dilakukan konferensi pers. Mochtar Lubis, Direktur Antara, mengatakan: Belanda telah memperlakukan kami dengan baik, pemancar kami diambil. Ketika kami ditangkap, kami tegang. Keluhan utama bahwa mereka telah menyita mobil saya. Kemudian kantor berita Antara ditutup’. Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 12-08-1947: ‘Minggu lalu. edisi pertama dari koran pagi republik baru di Batavia, bernama "Masa Indonesia Masa", subjudul "The Times of Indonesia". Direktur editorial majalah adalah Mr Asa Bafagih, general manager Mr MT Hoetagaloeng, penerbit adalah Mr BM Diah Dalam redaksi sekarang termasuk Tuan Soemadi dan Mochtar Lubis. Majalah ini juga termasuk kolom berita domestik singkat dalam bahasa Inggris’. Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 13-01-1948: ‘Selain koran republican Merdeka terbit majalah berita bergambar bernama Merdeka di Batavia, yang mana sebagai editor adalah Mochtar Lubis’. Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 04-03-1948: ‘Berita Indonesia melaporkan bahwa kantor berita Republik, Antara akan segera dibuka kembali yang berkantor di Batavia. Mochtar Lubis akan termasuk dalam pimpinan, dan oleh karena itu, kantor berita akan melayani koran republik, Merdeka’.


Dalam hal ini kembali diplomasi Mr. Arifin Harahap efektif membebaskan kantor berita Antara sebagaimana sebelumnya membebaskan Dahlan Abdoellah. Dalam hubungan ini, perang kemerdekaan telah menimbulkan intrik-intrik politik. Reputasi Mochtar Lubis tidak terbantahkan di era perang kemerdekaan. Sebagaimana dulu pers Belanda mengakui Parada Harahap, maka kini adiknya juga diakui oleh pers Belanda.


De vrije pers: ochtendbulletin, 02-05-1949: ‘..surat terbuka…pers bebas.. Ini adalah tentang kehormatan kami sebagai tentara, martabat kita sebagai Najie, pada hati nurani dicemarkan… pengalaman saya selama 30 bulan, hanya sedikit dan dangkal… Itu percaya pada kebebasan sebagai Menselyk-hukum, yang percaya pada akal dan keadilan sebagai tugas manusia. Saya menunggu jawaban Anda. Di Amsterdam, di mana saya berasal, saya memiliki beberapa rekan-rekan Anda bertemu selama dan setelah perang. Saya bertemu termasuk Mochtar Lubis, salah satu tokoh terkemuka di pers republik di pihak keberadaan Anda. Saya memiliki banyak kenangan indah dari mereka...’. Te Velde, April 26, 1949 Sgt. Maj. H.J. Reijn. Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 03-08-1949: ‘Mochtar Lubis bersama wartawan yang lainnya mendirikan organisasi wartawan Indonesia yang disebut Persatuan Wartawan Indonesia. Dalam kepengurusan organisasi wartawa yang baru ini (setelah kemerdekaan) Mochtar Lubis duduk sebagai komisaris (bersama Rosihan Anwar). Sebagai ketua, diangkat wartawan senior, Adinegoro’. Het nieuwsblad voor Sumatra, 19-08-1949: ‘Untuk menandai pembukaan kembali kantor berita republic, Antara di Batavia, hari Rabu, Adam Malik, direktur dan Mochtar Lubis, pemimpin redaksi mengundang kolega dan melakukan receptive di pavillioen Hotel des Indes’.


Yang jelas selama perang kemerdekaan telah membawa banyak korban materi dan non materi. Soekarno, Mohammad Hatta dan Sjahrir diasingkan, Masdoelhak Nasution dibunuh. Paralel dengan ini berbagai perundingan telah dilakukan  (Linggar Jat oleh Sjahrir, Renville oleh Amir Sjarifoeddin, Roem-Royen oleh Mohammad Roem) dan terakhir KMB di Den Haag oleh Mohammad Hatta) Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.


Meski demikian hasilnya, pasca pengakuaan kedaulatan RI oleh Belanda, Belanda tetap ‘merecokin’. Hal ini karena hasil KMB tidak sepenuhnya bulat. Negara-negara boneka yang sempat dibentuk oleh Belanda (1947-1948) tetap mengganjal yang justru menjadi dasar pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat). Negara-negara boneka itu antara lain, Negara Sumatra Timur, Negara Pasoendan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur dan Negara Indonesia Timur. Akibatnya pada fase in terdapat dua versi pemerintahan: RIS di Batavia vs RI di Djogjakarta.


Dalam pemerintahan RIS (20 Desember 1949-6 September 1950) pemerintahan di Indonesia dibentuk kembali, seakan memulai lagi pada awal proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Di dalam negeri dilakukan konsolidasi. Kericuhan juga muncul terutama pemerintahan di wilayah faderal (negara-negara boneka). Hal ini karena Republiken tidak bisa begitu saja menerima struktur pemerintahan RIS. Untuk urusan luar negeri, pemerintah RIS mulai menyiapkan fungsi diplomasi dengan mengangkat sejumlah duta besar. Salah satu duta besar yang diangkat adalah Dahlan Abdoellah.


Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 21-02-1950: ‘Keputusan Kabinet RIS. Pada pertemuan Kabinet pada tanggal 20 Februari, Dewan Menteri dari RIS antara lain memutuskan untuk mengangkat Dahlan Abdullah sebagai duta besar RIS di Irak’. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 23-03-1950: ‘Duta RIS akan berangkat ke lokasi mereka. Pada Selasa pagi duta besar RIS di Irak, Hadji Dahlan Abdullah, diterima oleh Presiden Soekarno di Istana Gambir. Pada hari Senin Dahlan Abdullah akan terbang ke lokasi barunya’. Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 29-03-1950: ‘Selasa pagi bersama KLM ke tempat tugasnya, di Baghdad, duta besar RIS di Irak, Hadji Baginda Dahlan Abdullah dengan sekretarisnya Mochtar Mahjuddin’.


Penempatan duta besar Indonesia (RIS) di luar negeri adalah bagian dari diplomasi Indonesia. Sebaliknya negara lain juga sudah mulai menempatkan duta besarnya di Indonesia. Seiring dengan diplomasi pemerintah ini juga terjadi diplomasi dalam bidang pers nasional. Sudah mulai muncul media nasional yang melakukan liputan langsung peristiwa internasional di negara lain. Ini juga menjadi langkah maju pers Indonesia, sesuatu yang sulit dilakukan pada era kolonial Belanda maupun pada era pendudukan Jepang. Perkembangan pers internasional bersamaan dengan pertumbuhan pers domestik.


Setelah bermunculan duta besar negara lain di Indonesia, seperti (secara berurutan) India, Inggris, Pakistan, Philippines, Australia, Prancis dan lainnya, duta besar Indonesia juga secara bertahap ditempatkan di luar negeri. Duta besar yang telah diangkat oleh pemerintahan RIS, selain Dahlan Abdoellah adalah: Mr. Ali Sastroamidjojo untuk Washington, Amerika Serikat (Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 19-01-1950); Mohammad Roem di Belanda (De Volkskrant, 23-01-1950); Mr. Samsoeddin di Pakistan, Mr. Maramis untuk Philippines, untuk di Kairo Mesir Mr. Hadji Rasjidi menjadi wakil dari R.I.S. di Kairo (Trouw, 24-01-1950); Mr, Nazir Pamontjak di Prancis (Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 13-02-1950); Soedarsono di India (De vrije pers: ochtendbulletin, 14-02-1950). Soedarsono untuk Birma (Nieuwe courant, 20-02-1950); Dahlan Abdoellah untuk Irak (De vrije pers : ochtendbulletin, 21-02-1950); Dr. Soebandrio di London (Trouw, 25-02-1950); Mr. Sukardjo Wirjopranoto untuk Vaticaan/Italia (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 27-02-1950); Mr. Tamzil untuk Denmark termasuk Norwegi dan Swedia (Het nieuwsblad voor Sumatra, 10-05-1950.


Sejak Mei 1950 pengiriman duta besar RIS ke luar negeri tampaknya berhenti. Ini sehubungan dengan mulainya suhu politik memanas karena pihak RI mulai menggugat RIS. Permasalahan Negara Sumatra Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) sudah masuk dalam rapat kabinet (Het nieuwsblad voor Sumatra, 10-05-1950). Sebagaimana diketahui struktur wilayah dalam (pemerintahan) RIS bagian RI hanya tinggal sejengkal terutama di wilayah Tapanoeli dan wilayah Jawa Tengah. Ini dengan sendirinya hasil KMB digugat sebagaimana dulu hasil Linggar Jati dan Renville digugat oleh para Republiken.


Orang-orang Republiken di Sumatra Timur mulai melancarkan bahwa tidak ada negara di dalam negara. Para Republiken hanya menganut satu negara yakni Republik Indonesia. Para Republiken meminta Negara Sumatra Timur harus dibubarkan. Lalu pada bulan Mei di Medan dilakukan Kongres Rakyat oleh para Republiken. Perdana Menteri Mohammad Hatta mulai gelisah dengan struktur pemerintahan yang digunakannya. Trik para pentolan federal di NST yang hanya segelintir orang mulai melobi Mohammad Hatta di Djakarta agar RIS tetap dipertahankan. Ternyata hasil Kongres Rakyat di wilayah Sumatra Timur mengindikasikan hanya RI yang sah dan negara-negara federal seperti NST harus dibubarkan. Celah KMB yang mendasari terbentuknya RIS, protes orang-orang Republiken yang dimotori oleh Dr. Djabangoen Harahap dkk ternyata direspon positif oleh Presiden Soekarno. Wali Negara Sumatera Timur adalah Dr. Tengku Mansoer. Selama perang kemerdekaan, Dr. Djabangoen Harahap adalah Ketua Front Nasional (Republiken) di Medan. Dr. Djabangoen Harahap dan Dr. Tengku Mansoer adalah sama-sama satu kelas di STOVIA. Akhirnya setelah proses politik yang alot, negara-negara federal yang merupakan bentukan Belanda dibubarkan. NST dibubarkan pada tanggal 14 Agustus 1950 dan muncul NKRI di Sumatra Timur. Sementara dipusat RIS juga dibubarkan yang mana PM Mohammad Hatta meletakkan jabatan pada tanggal 6 September 1950. Oleh karena RIS telah diganti (kembali) menjadi NK(RI) seperti situasi dan kondisi Proklamasi Kemerdekaaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka Kabinet RI di Djogjakarta juga dibubarkan. Kabinet RI terakhir di Djogjakarta adalah Perdana Menteri Abdoel Halim dan Wakil Perdana Menteri Abdoel Hakim Harahap. Sehubungan dengan pembubaran RIS (kabinet Mohammad Hatta) maka kabinet RI dengan sendirinya membubarkan kabinet Abdoel Halim. Mohammad Hatta kembali menjadi Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Soekarno. Lalu dibentuk kabinet yang baru: Kabinet Soesanto. Sejak itu NKRI tidak berubah hingga ini hari. Pengiriman duta besar dimulai lagi. Peristiwa bersejarah kembalinya Indonesia ke kittah NKRI dipicu oleh koneksi antara para Republiken di Djogjakarta dan para Republiken di Negara Sumatra Timur atau dengan kata lain antara Abdoel Hakim Harahap dan Dr. Djabangoen Harahap. Ini seakan kembali ke semangat tempo doeloe: Medan Perdamaian oleh Dja Endar Moeda di Padang (1900), Indisch Vereeniging oleh Soetan Casajangan di Belanda (1908), PPPKI oleh Parada Harahap di Batavia (1927) dan kini, NKRI oleh Abdoel Hakim Harahap di Medan (1950). Presiden Soekarno lalu mengapresiasi dan kemudian mengangkat Abdoel Hakim Harahap menjadi Gubernur Sumatra Utara pertama di era NKRI pada tanggal 25 Januari 1951.


Paralel dengan fase tersebut mulai mekar kembali media pemberitaan republik. Setelah sebelumnya, Mochtar Lubis mendirikan surat kabar Indonesia Raya pada tanggal 29 Desember 1949. Pers republik juga mulai mengayungkan langkah baru ke jenjang internasional. Diplomasi pemerintah Indonesia berjalan, aktivitas pers republik di dunia internasional juga muncul. Mochtar Lubis telah memulainya.


Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 05-01-1950: ‘Adam Malik dan Mochtar Lubis, masing-masing direktur dan kepala departemen internasional Antara segera meninggalkan (tanah air) ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Burma untuk mempelajari situasi di sana dan untuk bertukar berita dengan beberapa kantor berita di negara-negara tersebut’.


Di Baghdad,  Dahlan Abdoelalh belum lama bertugas, sejak tanggal 27 Maret 1950 dikabarkan telah meninggal dunia. Sebagaimana para pejuang di medan pertempuran pada masa perang kemerdekaan banyak yang gugur, kini muncul berita diplomat Indonesia meninggal dunia dalam menjalankan tugas negara. Dahlan Abdoellah meniggal tanggal 12 Mei 1950.


De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 15-05-1950: ‘ Di Djakarta telegram telah diterima, bahwa yang baru diangkat, duta besar di Irak di Baghdad, Hadji Dahlan Abdoellah, setelah penyakit jangka pendek, Jumat malam di Baghdad telah meninggal’.


Meninggalnya Dahlan Abdoellah jauh di negeri orang sangatlah berat bagi keluarga yang ditinggal dan juga bagi pemerintah yang yang mengirimnya sebagai wakil negara. Dalam situasi dan kondisi yang belum stabil di Indonesia, akhirnya pemerintah dan keluarga dengan sangat berat merelakan Dahlan Abdoellah dimakamkan Irak. Dengan pemakaman yang selayaknya, sudah barang tentu muncul perasaan lega, lebih-lebih diantara keluarga terdekatnya di tanah air. Negara telah kehilangan salah satu putra terbaiknya.


Pada zaman itu tindakan pengembalian jenazah tentulah jarang dilakukan bahkan dengan jarak waktu yang dekat sekalipun misalnya antara Djakarta dan Padang. Jarak yang sangat sangat jauh. antar negara tindakan pemulangan sulitlah dilakukan bahkan oleh negara pun. Sebab saat itu, dengan situasi dan kondisi moda transportasi, tentu saja sulit terlaksana. Boleh jadi dalam hal ini pemerintah Irak mengambil inisiatif dan memutuskan. Hal ini juga yang dilakukan sebelumnya, ketika Panglima Angkatan Darat Belanda/NICA, Jenderal Spoor meninggal di Batavia setahun sebelumnya tanggal 25 Mei 1949 (Het nieuws: algemeen dagblad, 25-05-1949). Pemerintah Belanda/NICA berinisiatif agar Jenderal Spoor dimakamkan di Batavia.


Yang jelas bahwa Dahlan Abdoellah tetap seorang Republiken. Dalam perang kemerdekaan, setelah sempat ditangkap dan ditahan oleh Belanda, Dahlan Abdoellah tetap menunjukkan kesetiaanya terhadap Republik Indonesia (RI). Ini berbeda dengan beberapa rekannya seangkatan pada era Sumatra Sepakat/Jong Sumatranen Bond 1917) sudah banyak yang mengingkari RI dan lebih memilih bekerjasama dengan Belanda. Diantara mereka yang menghianati RI adalah Dr. Tengkoe Masnsoer (membentuk NST) dan  Dr. Mohammad Amir (hengkang ke Belanda) yang merupakan pentolan Jong Sumatranen Bond.




Foto Pengurus Perhimpunan Indonesia dan Dahlan Abdoellah
Sementara teman-teman Dahlan Abdoellah yang dulu mendirikan Sumatra Sepakat tetap setia RI seperti Sorip Tagor, Soetan Goenoeng Moelia, Tan Malaka dan lainnya. Untuk sekadar catatan: foto yang ditampilkan di samping ini yang beredar di internet haruslah dipandang sebagai foto (yang terbatas untuk) keluarga dan bukan foto yang dijadikan sebagai sumber sejarah. Dalam foto tersebut Mohamad Hatta dan kawan-kawan bersama dengan Dahlan Abdoellah. Padahal dalam sejarahnya, Dahlan Abdoellah dan Mohamad Hatta tidak berada dalam satu cohort (kelompok pertemanan). Dahlan Abdoellah tiba di Belanda tahun 1913 sedangkan Mohamad Hatta baru tiba di Belanda tahun 1921. Ada perbedaan waktu delapan tahun. Dahlan Abdoellah dan kawan-kawan aktif di Indisch Vereeniging pada tahun 1916-1918 sedangkan Mohamad Hatta dan kawan-kawan aktif di Perhimpunan Indonesia pada tahun 1924-1930. Artinya, pada saat kepengurusan organisasi dipimpin oleh Dahlan Aboellah dan kawan-kawan, Mohamad Hatta masih bersekolah  SMP di Padang. Memang ada kaitan antara Dahlan Abdoellah dengan Mohamad Hatta, sebagaimana kaitan antara Soetan Casajangan dengan Dahlan Abdoellah, tetapi kaitan itu tidak dalam konteks kelompok pertemanan, lebih tepat dikatakan hubungan senior dengan junior. Cohort Dahlan Abdoellah adalah Sorip Tagor, Tan Malaka, Soetan Goenoeng Moelia dan lainnya, sementara cohort Soetan Casajangan adalah Abdoel Rivai, Husein Djajadiningrat dan lainnya. Penjelasan ini sedikit koreksi terhadap foto tersebut.Sementara itu, perjuangan Indonesia belum selesai, bahkan perjuangan yang sebenarnya baru dimulai yakni mengisi kemerdekaan yang telah dicita-citakan sejak era Soetan Casajangan (Induisch Vereeniging, 1908), Dalam hal ini hilang satu tumbuh seratus. Surat kabar Pikiran Rakyat di Bandung terbit pada tanggal 30 Mei 1950. Surat kabar ini didirikan oleh Sakti Alamsjah, Asmara Hadi dan lainnya. Asmara Hadi adalah anak buah Soekarno yang juga dulu ikut diasingkan ke Flores.


Mr. Arifin Harahap, adik Amir Sjarifoendin (Perdana Menteri RI kedua) dan sepupu Soetan Goenoeng Moelia, Ph.D (Menteri Pendidikan RI kedua), yang pernah menjabat kepala kantor sekretarian RI di Batavia yang pernah membebaskan Dahlan Abdoellah dan Kantor Berita Antara pimpinan Adam Malik dan Mochtar Lubis, mulai mengikuti langkah yang dulu pernah dilakukan abangnya Amir Sjarifoeddin. Presiden Soekarno menugaskan Mr. Arifin Harahap untuk mengurusi perekonomian luar negeri. Langkah yang pertama dilakukannya adalah negosiasi perdagangan dengan Australia (Het nieuwsblad voor Sumatra, 28-11-1952), lalu Kantor Pusat Untuk Impor (De nieuwsgier, 19-09-1953), Kepala Departemen Perdagangan (De nieuwsgier, 03-12-1953) dan selanjutnya menjadi Menteri Perdagangan RI. Dalam fase ini tidak ada lagi nama Mohammad Hatta. Yang menjadi Perdana Menteri adalah Sekarno, Menteri Pertama adalah Djuanda Kartawidjaja serta Menteri Keamanan dan Pertahanan/Kepala Staf Angkatan Darat adalah Abdul Haris Nasution, sedangkan Menteri Perdagangan adalah Mr. Arifin Harahap. Setelah menjabat beberapa pos menteri, Mr. Arifin Harahap sebagai Menteri Perdagangan digantikan oleh Adam Malik. Kelak, hanya ada dua presiden di Indonesia yang begitu lama menjabat: Sukarno dan Suharto. Juga hanya ada dua orang yang begitu lama berada di rezim Sukarno dan rezim Suharto: Arifin Harahap dan Adam Malik Batubara. Arifin Harahap dapat dipercaya oleh Sukarno maupun Suharto; demikian juga Adam Malik dapat dipercaya Sukarno dan Suharto. Hal penting lainnya, Mr. Arifin Harahap oleh Suharto diminta untuk memimpin Pemulihan Ekonomi dengan Singapura dan Malaysia. Setelah hubungan Indonesia dan Singapura beres, pada tanggal 24 April 1969 Mr. Arifin Harahap diangkat dan dilantik menjadi duta besar. Tugas sebagai duta besar tentu tidak mudah, karena Mr. Arifin Harahap akan ditempatkan di tempat yang baru sama sekali bagi Indonesia yakni di Afrika, tepatnya di Alzajair. Tugas ini tentu dimaksudkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika yang selama ini belum memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan. Sebagaimana sebelumnya, Dahlan Abdoellah adalah duta besar Indonesia pertama di negara Islam di Timur Tengah, maka Arifin Harahap adalah duta besar Indonesia pertama di negara Islam di Afrika.


Satu per satu tokoh-tokoh yang dianggap penting dan signifikan dalam mengarahkan, menggerakkan, merebut, memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia meninggal dunia. Soetan Casajangan telah lama meninggal tahun 1929 (setelah Kongres Pemuda 1928), Dr. Abdoel Rivai tahun 1932, Amir Sjarifoeddin Harahap tahun 1948. Kini, giliran Hadji Dahlan Abdoellah menyusul rekan-rekannya untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa.


Parada Harahap pada jelang kemerdekaaan RI menjadi anggota BPUPKI yang diketuai oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Pada saast dibentuknya PPKI posisi Parada Harahap digantikan oleh Mr. Abdoel Abbas Siregar. Setelah kemerdekaan RI, Parada Harahap kembali ke dunianya di bidang media. Menteri Informasi Amir Sjarifoeddin meminta Parada Harahap membantu untuk penataan arsip negara.


Namun tidak lama kemudian Belanda kembali sehingga terjadi lagi perselisihan antara orang Indonesia di satu pihak dan pasukan sekutu dan NICA orang Belanda dipihak lain yang dipimpin oleh Hubertus Johannes van Mook.


Dalam kongres mahasiswa Hindia di Belanda tahun 1917 yang merupakan pertemuan semua mahasiswa Hindia di Belanda apakah orang Belanda (Indo), Tionghoa maupun pribumi. Konfrensi/kongres mahasiswa ini dipimpin oleh Mr. Van Mook (Hubertus Johannes van Mook). Saat konferensi inilah Dhalan Abdoellah membuat kejutan dengan mengatakan ‘Wij, Indonesier’. Kini, van Mook kelahiran Semarang menjadi pimpinan Belanda/NICA dan harus berhadapan dengan pimpinan RI (Soekarno dan Mohammad Hatta).


Dengan semakin derasnya tekanan Belanda/NICA dan perlawanan TRI/laskar di bawah komando Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin. Untuk meredakan perselisihan diadakan perjanjian Linggar Jati yang dipimpin oleh Perdana Menteri Soetan Sjahrir. Implikasi dari perjanjian ini adalah ibukota RI harus pindah dari Batavia/Djakarta ke Djogjakarta. Rombongan terakhir pemerintah dari Batavia/Djakarta pada tahun 1946 dipimpin oleh Arifin Harahap (adik Amir Sjarifoeddin). Pemerintah RI di Djogjakarta (Soekarno dan Mohammad Hatta mengganti Sjahrir dengan Perdana Menteri yang baru Amir Sjarifoeddin pada tanggal 3 Juli 1947.


Namun Belanda/NICA terus melancarkan aneksasi dengan alasan melancarkan apa yang disebut aksi polisional Belanda pertama dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Lalu kemudian dilakukan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin. Kabinet PM Amir Sjarifoeddin harus pula berakhir tanggal 29 Januari 1948 dan digantikan oleh Mohammad Hatta. Dalam perkembangannya, muncul pemberontakan PKI di Madioen. Amir Sjarifoeddin tanpa bukti yang jelas telah ditembak mati. Soekarno menyesalkan keputusan ini. Nasi telah menjadi bubur.


Sementara Belanda/NICA telah membentuk negara-negara boneka, Belanda/NICA juga terus menekan RI untuk melakukan aneksasi. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1948 muncul agresi militer Belanda yang dimulai dengan serangan terhadap Djogjakarta, ibu kota Republik Indonesia. Yang pertama diculik adalah Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D, penasehat hukum Soekarno dan Mohammad Hatta. Lalu beberapa hari kemudian Masdoelhak ditembak mati di ladang jagung di Pakem. Dalam kasus pembunuhan ini PBB marah besar (sehingga dilakukan penyelidikan dan dibawa ke pengadilan).


Dalam aneksasi ibukota RI di Djogjakarta ini, selain sejumlah intelektual Indonesia telah ditembak mati, juga dilakukan penangkapan terhadap Soekarno, Mohammad Hatta dan Sjahrir. Mereka ini kemudian tanggal 22 Desember diasingkan ke Bangka dan di Brastagi lalu ke Prapat. Beberapa tokoh yang selamat dalam penangkapan ini adalah Dr. Parlindoengan Lubis, kepala dinas kesehatan. Parlindoengan Lubis adalah ketua Perhimpoenan Indonesia di Belanda (1938-1942) yang pernah ditangkap militer Jerman ketika melakukan aneksasi ke Belanda lalu dibuang ke kamp NAZI.


Setelah serangan Djogjakarta, dan ditangkapnya Soekarno dan Mohammad Hatta merasa RI sudah berhenti alias bubar. Namun RI tetap diperjuangkan dengan membentuk pemerintahan darurat RI di Bukittinggi (19 Desember 1948-13 Juli 1949) di bawah pimpinan Safroeddin Prawiranegara. Lalu kemudian diadakan perjanjian Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949. Setelah itu Mohammad Hatta berangkat ke Sumatra.


Dalam fase ini Mohammad Hatta kembali meminta Parada Harahap untuk membantu menerbitkan mejalah Detik di Bukittinggi untuk menjadi media perjuangan dan menunjukkan bahwa RI masih ada. Parada Harahap membawa peralatan percetakan dari Padang Sidempoean yang dibantu oleh Ali Mochtar Hoeta Soehoet (ketua tentara pelajar Padang Sidempoean).


Wilayah RI semakin sedikit dan terjepit, praktis hanya tersisa sebagian kecil di Jawa dan sebagian di Sumatra. Pada tanggal 7-10 Agustus 1949 terjadi serangan umum ke Djogjakarta. Di Tapanoeli yang berpusat di Paqdang Sidempoeanm pertempuran tetap memanas, karena pintu dari utara ke ibukota RI di Bukittinggi. Kekuatan di Padang Sidempoean ini semakin tinggi karena Kolonel Abdul Haris Nasution mengirim Letkol AE Kawilarang dan Major Ibrahim Adji (dari Divisi Siliwangi). Benteng Huraba di Padang Sidempoean tetap bisa dipertahankan sehingga militer Belanda tidak bisa merangsek ke Bukittinggi. Akhirnya terjadi gencatan senjata dan akan dilakukan konferensi (KMB) di Den Haag.


Delegasi RI ke KMB dipimpin oleh Mohammad Hatta. Penasehat ekonomi dalam delegasi ini adalah Abdoel Hakim Harahap (Residen Tapanoeli).


Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda (sejak 27 Desember 1949) Parada Harahap untuk kedua kalinya kembali ke habitat bidang media. Pada tahun 1951 Parada Harahap mengakuisisi surat kabar berbahasa Belanda, Java Bode, surat kabar legendaris. Pada tahun 1952 muncul kisruh antara Mochtar Lubis dengan Soekarno. Mochtar Lubis di dalam surat kabar Indonesia Raja meminta pertanggungjawaban Soekarno selama pendudukan Jepang yang menjabat ketua dewan karena kebijakannnya banyak penduduk Indonesia mati (romusha). Sudah barang tentu kasus ini dipahaminya karena pada era pendudukan Jepang, Mochtar Lubis bekerja di radio militer Jepang.


Dalam kasus ini Parada Harahap tidak berpihak. Di satu sisi Soekarno adalah seorang revolusioner yang menjadi kader politik praktisnya. Sedangkan di sisi lain, Mochtar Lubis adalah anak buahnya di bidang media. Parada Harahap dan Mohammad Hatta dalam kasus Soekarno-Mochtar Lubis ini memilih diam (tidak memihak). Pada era pendudukan Jepang, ketika melakukan kerjasama dengan Jepang juga terjadi sejumlah pelanggaran (yang dikategorikan delik kriminal?). Pelanggaran Soekarno itulah yang dituntuk oleh Mochtar Lubis. Sebenarnya tidak hanya Mochtar Lubis, Mr. Van der Plas ketika tiba di Batavia (di belakang sekutu/Inggris) langsung menuduh Soekarno sebagai penjahat perang, jika itu tidak terbukti van der Plas setidaknya tidak mau bekerjasama dengan Soekarno (lihat Het parool, 29-09-1945). Hal seperti inilah yang juga dituduhkan kepada Dahlan Abdoellah sehingga ditangkap dan ditahan (Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 30-08-1946). De Temporaire Krijgsraad telah menetapkan hukuman bagi Molenkamp dan Benjamins masing-masing 5 dan 12 tahun penjara (Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 02-12-1946), sementara Dahlan Abdoellah dibebaskan bulan Februari (Nieuwe courant, 27-02-1947). Pembebasan ini diduga karena peran Mr. Arifin Harahap sebagai kepala perwakilan RI di Batavia dengan alasan Dahlan Abdoellah adalah tokoh politik. Lantas mengapa Soekarno tidak ditangkap sebagaimana tuduhan van der Plas? Soekarno (dan Mohammad Hatta) pada saat itu berada di lingkungan penjagaan militer Jepang (lihat Trouw,       27-09-1945). Belanda/NICA dengan sendirinya tidak memiliki akses langsung. Dr. Van Mook sendiri baru tiba di Batavia kemarin (De Heerenveensche koerier : onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel, 03-10-1945).


Parada Harahap menjauh dari politik. Parada Harahap paham dua orang yang memiliki karakter sama. Soekarno di bidang politik dan Mochtar Lubis di bidang pers. Parada Harahap mengasingkan diri dengan mendirikan Akademi Wartawan. Salah satu mahasiswa angkatan pertama adalah Ali Mochtar Hoeta Soehoet yang pernah membantunya menerbitkan majalah Detik di Bukittinggi (atas permintaan Mohammad Hatta). Ali Mochtar Hoeta Soehoet sendiri bekerja sebagai manajer administrasi di surat kabar Indonesia Raja (milik Mochtar Lubis).


Parada Harahap telah banyak melahirkan jurnalis-jurnalis yang anda, semisal WR Supratman (1925 kantor berita Alpena), Adinegoro (1929 Bintang Timoer/Pewarta Deli), Adam Malik (1935 kantor berita Antara), hingga BM Diah (Merdeka), Mochtar Lubis (Indonesia Raja), Sakti Alamsjah Siregar (Pikiran Rakyat), dan menyusul Ali Mochtar Hoeta Soehoet. Saat BM Diah mendirikan surat kabar Merdeka, wartawannya termasuk Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar). Lalu kemudian Mochtar Lubis bergabung dengan kantor berita Antara (bersama Adam Malik) sebelum mendirikan surat kabar Indonesia Raja. Kemudian, Rosihan Anwar mendirikan surat kabar Siasat. Ketika Mochtar Lubis ditekan pemerintah, Mochtar Lubis memimpin demonstrasi kebebasan pers yang didukung oleh militer, Kolonel Abdul Harus Nasution (KASAD). Mochtar Lubis akhirnya diadili dan Abdul Haris Nasution dipecat (kosong posisi KASAD hingga tahun 1955 dan diambilalih sendiri Soekarno). Sejak itu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar menggalang dukungan pers internasional. Catatan tambahan: Kantor berita Antara didirikan oleh Adam Malik karena kantor berita Alpena sudah tidak aktif lagi. Pendirian kantor berita Antara disokong pendanaan oleh Parada Harahap yang menempati kantor di gedung milik Jahja Malik Nasution yang tengah berada di Digoel sebagai tahanan politik. Jahja Malik Nasution adalah kader Tan Malaka dan Adam Malik adalah kader Jahja Malik Nasution. Jahja Malik Nasution adalah mertua penyanyi Bob Tutupoli. Dalam demonstrasi kebebasan pers yang dipimpin Mochtar Lubis, dari kalangan mahasiswa dipimpin oleh Ali Mochtar Hoeta Soehoet (ketua dewan mahasiswa Akademi Wartawan).


Pada tahun 1954 Parada Harahap yang sudah menjadi Ketua Kopertis, menginisiasi diadakannya peringatan Kongres Pemuda 1928. Acara peringatan diadakan di kampus Akademi Wartawan. Ketua Panitia adalah Ali Mochtar Hoeta Soehoet, Ketua Dewan Mahasiswa Djakarta. Pada saat inilah hasil Kongres Pemuda 1928 direvitalisasi dengan menambah embel-embel Hari Sumpah Pemuda. Dengan kata lain, sumpah pemuda baru diadakan pada tahun 1954, sedangkan tahun 1928 disebut Poetoesan Kongres Pemuda. Gerakan Sumpah Pemuda ini direspon positif oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Pendidikan Mohammad Jamin dan ketiganya menjadikannya slogan baru dalam perjuangan (sehubungan dengan munculnya separatis di berbagai daerah). Parada Harahap dalam hal ini tampaknya di satu sisi berhasil meredakan ketegangan Soekarno dengan Mochtar Lubis dan di sisi lain membangkitkan peran pemuda kembali untuk bersatu: Pemuda Bersumpah. Ketua Panitia Hari Sumpah Pemuda ini adalah Ali Mochtar Hoeta Soehoet. Sedangkan panitia Kongres Pemuda tahun 1928 adalah Sugondo (ketua), Mohammad Jamin (sekretaris) dan Amir Sjarifoeddin Harahap (bendahara).


Amir Sjarifoeddin Harahap telah tiada, mati dibunuh tanpa kejelasan dan tanpa diadili. Saat itu terjadi persaingan kekuasaan diantara para pemimpin. Katakanlah di satu pihak Soekarno dan Mohammad Hatta yang cooperative dengan Jepang dan non cooperative dengan Belanda dan di pihak lain Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin yang non-cooperative dengan Jepang. Dalam hal ini, Parada Harahap sangat kenal dengan Soekarno dan Mohammad Hatta, juga sangat kenal dengan Amir Sjarifoeddin dan Mohammad Jamin. Empat orang ini tidak lain adalah empat sudut segi empat pusaran Parada Harahap. Pada tahun 1928, Parada Harahap sebagai sekretaris PPPKI menempatkan Soekarno dan Mohammad Hatta di kongres senior (Kongres PPPKI) sedangkan di kongres junior (Kongres Pemuda) menempatkan Amir Sjarifoeddin dan Mohammad Jamin. Setelah lulus, kedua sahabat ini Amir Sjarifoeddin dan Mohammad Jamin mendirikan sebuah firma hukum dan juga secara bersama-sama atas permintaan Parada Harahap mendirikan partai Gerindo. Kini, pada tahun 1954, Mohammad Jamin adalah Menteri Pendidikan. Soekarno, Mohammad Hatta dan Mohammad Jamin tiga orang pertama di depan yang mengkampanyekan semangat Soempah Pemoeda setelah peringatan Sumpah Pemuda yang digagas oleh Parada Harahap dan diketuai oleh Ali Mochtar Hoeta Soehoet. Kelak, Akademi Wartawan Djakarta ini berubah menjadi ABA Cikini, Jakarta; Ali Mochtar Hoeta Soehoet sebagai pendiri IISIP Lenteng Agung, Jakarta.

Hanya dua yang menjadi kebanggaan Parada Harahap, yakni: Kongres PPPKI dan Kongres Pemuda. Karena nyata-nyata Parada Harahaplah yang mengkondisikan itu lahir. Inilah bukti konsistensi Parada Harahap membangun bangsa (persatuan dan kemudian  kemerdekaan) dengan cara cerdas. Dulu kebebasan dari Belanda, kini kebebasan pers (yang menjadi dunia Parada Harahap). Sebab baru-baru ini sebelum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang pertama ini, Parada Harahap baru menerbitkan buku berjudul Kebebasan Pers.

Parada Harahap di hari tuanya, telah memerankan seorang guru. Kini, Parada Harahap menjadi dosen, rektor Akademi Wartawan dan Ketua Kopertis (yang pertama). Sahabat baiknya, Dahlan Abdoellah telah lama tiada. Dahlan Abdoellah adalah seorang guru, teman Tan Malaka dan teman Sorip Tagor dan Soetan Goenoeng Moelia. Dahlan Abdoellah dan Parada Harahap memiliki guru yang sama, yakni guru Soetan Casajangan. Satu lagi yang menjadi guru Parada Harahap adalah Dr. Abdoel Rivai. Mohammad Hatta berguru politik kepada Parada Harahap dan Dahlan Abdoellah.


Pada tahun 1955 ada dua permasalahan yang cukup krusial dan mendesak diselesaikan: soal ketiadaan master plan pembangunan dan soal ketiadaan KASAD. Hal ini juga terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan Konferensi Asia-Afrika di Bandoeng.


Pada tahun 1955 Kabinet Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI-Soekarno) mendapat tekanan di parlemen yang dimotori oleh Zainul Arifin Pohan (Partai Masyumi/Partai NU). Akhirnya kabinet Ali Sastroamidjojo tumbang dan digantikan oleh kabinet Perdana Menteri yang baru, Boerhanoeddin Harahap (Masyumi).


Dalam daftar menteri terdapat nama Abdoel Hakim Harahap sebagai menteri negara urusan pertahanan. Abdoel Hakim Harahap adalah mantan Residen Tapanoeli, kader Masyumi yang menjadi penasehat Mohammad Hatta ke KMB di Den Haag. Abdoel Hakim Harahap adalah Wakil Perdana Menteri, kabinet RI terakhir di Djogjakarta.


Pasca KMB, muncul dua pemerintahan: RIS dan RI. Presiden RIS (di Dajakarta) adalah Soekarno dan Perdana Menteri adalah Mohammad Hatta. Sedangkan Presiden RI (di Djogjakarta) adalah Ass’aat dan Perdana Menteri, Halim (dan wakilnya Abdoel Hakim Harahap). Akhirnya RIS dibubarkan Soekarno pada tanggal 6 September 1950. Lalu RI tetap eksis dan kembali Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI dengan perdana menteri yang baru Mohammad Natsir. Sejak itu RI tidak berubah hingga sekarang.


Boerhanoeddin Harahap meminta Abdoel Hakim Harahap mengisi kembali jabatan KASAD. Lalu Abdoel Hakim Harahap mengumpulkan semua kolonel dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan seluruh kolonel tersebut Abdoel Hakim Harahap meminta untuk memilih Komandan sendiri untuk mengisi jabatan KASAD yang kosong. Muncul dua kubu, yakn kubu Kolonel Abdul Haris Nasution dan kubu Kolonel Zulkifli Lubis. Saat itu juga hadir Kolonel Mohammad Dahlan Djambek dan Kolonel Maludin Simbolon (Major Jenderal TB Simatupan yang juga turut dipecat Soekarno bersama Abdoel Haris Nasution tahun 1952) tentu tidak hadir, karena Abdoel Hakim Harahap harus memotong level pangkat paling  tinggi cukup kolonel). Lantas siapa yang dipilih jika muncul dua kubu? Abdoel Hakim Harahap adalah Residen Perang di era agresi militer Belanda kedua di Tapanoeli. Jadi Abdoel Hakim Harahap paham soal kemiliteran TNI. Lagi pula, pimpinan dua kubu kolonel adalah dua adik-adiknya pula: Nasution vs Lubis. Karena itu, Abdoel Hakim Harahap tidak gamang diantara semua kolonel yang hadir.


Apakah ini pilihan sulit? Jelas sulit. Saat demosntrasi tahun 1952 di depan Istana, Kolonel Abdul Haris Nasution ada di tengah-tengah para demonstran, sedangkan Kolonel Zulkifli Lubis menemani Soekarno di dalam istana. Dari demosntrasi ini Major Jenderal TB Simatupang dan Kolonel Abdoel Harris Nasution dicopot, sedangkan Kolonel Zulkifli Lubis tetap menjadi setia Soekarno. Dalam pilihan ini Abdoel Hakim Harahap dengan berbagai pertimbangan memilih Abdoel Haris Nasution dan menyodorkan nama kepada PM Boerhanoeddin Harahap. Apakah ini membuat gusar Soekarno? Jelas. Akan tetapi Boerhanoeddin Harahap tidak mau sendiri ke Istana menghadap Soekarno dengan membawa Kolonel Abdoel Haris Nasution. Boerhanoeddin Harahap mengajak ketua parlemen bidang pertahanan, yang juga mantan komandan laskar Hizbullah di Jawa Barat di era perang kemerdekaan yang mempelopori berdiriya Partai NU bernama Zainul Arifin Pohan. Presiden Soekarno sangat dekat dengan Zainul Arifin Pohan (PNI dan Partai NU lagi bulan madu) ketika partai Masyumi pimpinan Boerhanoeddin Harahap memimpin kabinet. Zainul Arifin Pohan, kelahiran Barus dari pihak ibu masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan keluarga Abdoel Haris Nasution di Kotanopan. Inilah alasan mengapa Abdoel Hakim Harahap memilih Kolonel Abdoel Haris Nasution daripada Zulkifli Lubis. Soekarno akhirnya setuju dengan jaminan Boerhanoeddin Harahap dan Zainul Arifin Pohan. Posisi KASAD terisi kembali, pangkat Abdoel Haris Nasution dinaikkan menjadi Major Jenderal. Bagaimana dengan Kolonel Zulkifli Lubis? Mendongkol. Kelak, Zainul Arifin Pohan (1963) tertembak disamping Soekarno yang mana yang menjadi target sebenarnya adalah Soekarno, lalu meninggal dunia. Kolonel Zulkifli Lubis mendukung gerakan PRRI/Permesta. Abdoel Haris Nasution tetap setia kepada Soekarno (hingga munculnya G30 S/PKI 1965).


Parada Harahap lalu diminta oleh Soekarno dan Mohammad Hatta untuk menyusun buku rencana pembangunan (kira-kira mirip Repelita). Ketika tidak ingin terlibat lagi dengan permasalahan negara, Parada Harahap tidak bisa menolak permintaan dua adiknya, dua pemuda revolusioner yang diidam-idamkannya sejak 1927 di Gang Kenari. Parada Harahap bersedia, lalu memimpin tim ke 14 negara di Eropa (minus Belanda) untuk studi banding. Hasil studi banding inilah yang kemudian disusun menjadi buku repelita yang diterbitkan pada tahun 1956. Setelah itu, Parada Harahap lengser keprabon. Tidak mau dilibatkan kembali. Parada Harahap ingin istirahat di tengah keluarga. Parada Harahap di Djakarta sumringah, karena putrinya bernama Aida Dalkit Harahap diwisuda menjadi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia bulan Mei 1956. Wisuda ini juga bersamaan dengan putri Dr. Radjamin Nasution yang juga meraih gelar Mr (Sarjana Hukum).


Gerakan separatis di berbagai tempat telah berhasil diredakan oleh Major Jenderal Abdoel Haris Nasution dan Zainul Arifin Pohan. Namun sulit ditebak pada tahun 1957 muncul lagi persoalan baru apa yang kemudian dikenal sebagai PRRI/Permesta (menentang pusat/Soekarno). Pada awal tahun 1956 ‘diproklamiskan’ PRRI di Padang. Heboh. Dua orang yang pernah menyelamatkan Soekarno merapat ke PRRI yakni Kolonel Zulkifli Lubis dan Egon Hakim. Zulkifli Lubis menyelamatkan Soekarno pada waktu demosntrasi tahun 1952 di Istana dan Egon Hakim adalah yang menyelamatkan Soekarno dari kendali Belanda di Padang saat evakuasi Belanda seiring dengan pendudukan Jepang.


Wakil Presiden Mohammad Hatta dan KASAD Major Jenderal Abdoel Haris Nasution dalam dilema. Mereka berdua adalah pemerintah pusat sementara yang menentang pusat yang dikomandoi oleh Lekol Achmad Husein dan kabinetnya di Padang adalah teman-teman sendiri. Saat itu PNI yang memimpin dengan perdana menteri Ir. Djoeanda (rekan Dahlan Abdoellah dulu di gemeenteraad Batavia).


KASAD Major Jenderal Abdoel Haris Nasution mengambil langkah awal dengan mensterilkan Medan, Palembang dan Pekanbaru. Major Jenderal Abdoel Haris Nasution memecat Kolonel Maludin Simbolon di Medan dan mengangkat Letkol Djamin Ginting. Lalu menempatkan Kolonel Barlian di Palembang. Pasukan pusat berada di Pekanbaru. Tinggal Letkol Ahmad Husein di Sumatra Barat tetapi menyusul datang Kolonel Maludin Simbolan. Posisi PRRI terjepit.


Di pusat Presiden Soekarno mengambil langkah untuk menyelesaikan segera dengan menyerang. Soekarno beranggapan bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Presiden Soekarno menyodorkan persetujuan penyerangan PRRI dengan pasukan penuh. Mohammad Hatta yang menjadi Wakil Presiden menolak. Inilah pangkal keretakan antara Soekarno dan Mohammad Hatta. Akhirnya keputusan diambil oleh Presiden Soekarno. Untuk urusan penyerangan teritorial diserahkan kepada Major Jenderal Abdoel Haris Nasution. Akan tetapi Major Jenderal Abdoel Haris Nasution setengah hati, sebab yang ingin diserang oleh tangannnya sendiri adalah teman-temannya juga.


Major Jenderal Abdoel Haris Nasution tidak mau menangung sendiri. Major Jenderal Abdoel Haris Nasution mendelegasikan kepada Kolonel Achmad Yani. Untuk memonitor lebih dekat Major Jenderal Abdoel Haris Nasution membuka markas di Pekanbaru. Ketika komando Achmad Yani mau dimulai, Major Jenderal Abdoel Haris Nasution meminta koridor Tapanoeli (Kotanopan dan Padang Sidempoean dikosongkan dari pasukan). Alasannya bukan karena Kotanopan adalah kampung halaman Major Jenderal Abdoel Haris Nasution, tetapi untuk memberi jalan keluar bagi pasukan Letkol Achmad Husein jika terjadi serangan pusat secara frontal di Sumatra Barat. Serangan pusat akhirnya dilaksanakan via darat laut dan udara. Banyak korban dan juga banyak yang selamat, tetapi korban dan kerugian telah diminimalkan. Situasi dan kondisi secara perlahan kembali terkendali. Itulah strategi Major Jenderal Abdoel Haris Nasution, yang telah menulis buku Pokok-Pokok Gerilya selama dirinya dipecat oleh Soekarno. Bagi Major Jenderal Abdoel Haris Nasution ini bukan soal PRRI/Permesta semata, tetapi cita-cita NKRI (motto yang selalu melekat pada Soekarno dan Abdul Haris Nasution).


Saat-saat genting itu, Parada Harahap tutup mata dan tutup telinga. Soekarno dan Mohammad Hatta yang retak bagi Parada Harahap adalah pilihan mereka sendiri-sendiri. Pada tahun 1957 Parada Harahap sibuk menikahkan dua putrinya. Dalam keseharian Parada Harahap hanya menulis buku.


Setelah keretakan Soekarno dan Mohammad Hatta dan pasca PRRI, Mohammad Hatta keluar dari dunia politik sebagaimana sebelumnya Parada Harahap. Salah satu surat kabar di Djakarta menulis di dalam pojok komentar dengan bunyi begini: Dwi Tunggal, Tanggal Tunggal, Tinggal Tunggal.


Parada Harahap tutup usia dengan tenang pada tahun 1959. Parada Harahap telah mengantarkan Soekarno dan Mohammad Hatta secara bersama-sama untuk menjadi dwirunggal pemimpin RI. Namun ketika keduanya retak dan berpisah, Parada Harahap merasa tugasnya sebagai patriot sudah selesai. Parada Harahap adalah di masa mudanya seorang revolusioner dan di masa tuanya menjadi negarawan.




Perstuan dan Kemerdekaan: Parada Harahap Connection
Parada Harahap telah memulai tugas investigasi jurnalistik di Medan tahun 1918 dengan membongkar kasus penganiayaan koeli di perkebunan (poenale sanctie) dan juga membongkar kasus prostitusi wanita Jepang di hotel-hotel mewah di Medan yang mendapat apresiasi dari konsulat Jepang. Akibat penangkapan tokoh-tokoh politik non-cooperative seperti Soekarno oleh Belanda, Parada Harahap mulai menjalin kerjasama (cooperative) ekonomi dengan konsulat Jepang dan memimpin tujuh revolusioner ke Jepang 1933. Setelah pulang dari Jepang, Mohammad Hatta juga ditangkap. Dua pemimpin yang diidam-idamkannya telah diasingkan. Parada Harahap tidak tinggal diam dan tetap berusaha meringankan hukuman pengasingan dua tokoh muda itu agar tetap dapat berkomunikasi secara intens. Pada awal pendudukan Jepang, Parada Harahap berkoordinasi dengan konsulat Jepang untuk bekerja sama agar Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi pimpinan. Mengetahui, Soekarno akan dievakuasi ke Australia, Parada Harahap meminta Egon Hakim menyelamatkan Soekarno di Padang dan membawanya ke markas Jepang di Fort de Kock. Namun sikap Parada Harahap, Soekarno dan Mohammad Hatta yang cooperative dengan Jepang, tidak disikapi oleh Amir Sjarifoeddin Harahap dan Soetan Sjahrir. Namun, Parada Harahap yakin bahwa kerjasama dengan Jepang akan lebih cepat merdeka jika dibandingkan bekerjasama dengan Belanda. Parada Harahap yang tidak memiliki hutang kepada Belanda, sebaliknya Jepang memiliki hutang kepada Parada Harahap telah membuktikan keyakinannya bahwa Indonesia telah merdeka lebih cepat pada 17 Agustus 1945. Yang menjadi pemimpin setelah merdeka sesuai dengan yang diharapkannya: Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir dan Jamin. Itulah kader-kader politik praktis Parada Harahap. Adalah Mochtar Lubis yang meminta pertanggungjawaban kepada Soekarno karena kebijakannya banyak penduduk yang mati karena kerja paksa (romusha) selama pendudukan Jepang. Hal ini juga pernah dituduhkan oleh Belanda kepada Dahlan Abdoellah yang terlibat langsung perekrutan gadis Indonesia dan Belanda untuk prostitusi Jepang. Parada Harahap tidak memihak, Soekarno adalah kadernya, Mochtar Lubis juga kadernya. Saat Soekarno dan Mohammad Hatta retak dan harus berpisah, Parada Harahap tidak mau melibatkan diri lagi dan ingin lengser keprabon. Setelah menghadiri wisuda anak-anaknya dan menikahkan semua anak-anaknya, Parada Harahap dengan sakit yang singkat meninggal dunia tahun 1959. Parada Harahap, Pahlawan Sejati yang Terlupakan.


Jasmerah. Merdeka!

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.
© Copyright 2020 Google Ads | Jasa Whatsapp Blast

Form WhatsApp

Pesan anda akan segera kami proses.

Pesan Sekarang